SELAKSA.ID — Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal, menuai kritik pedas setelah ketahuan menunda dua kali rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD tanpa alasan jelas.
Rapat yang seharusnya membahas program dan anggaran penting bagi masyarakat ini justru terbengkalai, sementara Juprizal kedapatan plesiran bersama Bupati Kuansing menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta—sebuah kegiatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai pimpinan dewan.
Ketidakhadiran Juprizal dalam sidang Banmus jelas membuat kursi pimpinan DPRD kosong saat agenda penting tersebut seharusnya berlangsung. Penundaan ini pun memicu kekecewaan di berbagai kalangan, terutama karena menghambat pembahasan krusial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Angga Maulana, perwakilan dari Forum Rakyat Bicara (FORAKBAR), mengecam keras tindakan Juprizal. Ia menilai keputusan Ketua DPRD menghadiri sidang MK, yang tidak ada kaitannya dengan tugas legislatif, sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik.
“Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Ketua DPRD seharusnya memprioritaskan rapat Banmus yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Menunda rapat sebanyak dua kali hanya untuk menghadiri kegiatan yang tidak relevan dengan tugasnya adalah bentuk ketidakpedulian yang tidak bisa dibenarkan,” tegas Angga.
Menurut FORAKBAR, tindakan Juprizal tidak hanya memperlambat jalannya pemerintahan daerah, tetapi juga mencoreng citra DPRD di mata masyarakat. Proses legislatif yang seharusnya segera diselesaikan untuk kemajuan daerah kini terhambat oleh keputusan pribadi pimpinan dewan.
“Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesional. Kami mendesak DPRD Kuansing untuk memberikan penjelasan transparan atas penundaan ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” tambah Angga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kuansing belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan penundaan rapat Banmus maupun keputusan Juprizal menghadiri sidang MK. FORAKBAR mendesak agar lembaga DPRD segera memberikan jawaban yang jelas kepada publik, mengingat pentingnya agenda yang tertunda tersebut.
Masyarakat kini menanti langkah tegas dari DPRD Kuansing untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak terus-menerus dikorbankan demi urusan pribadi para pejabatnya.
