SELAKSA.ID- Komitmen pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama Reformasi 1998 kembali ditegaskan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) pada Sabtu, 17 Mei 2025, Presiden menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, sekaligus menolak segala bentuk intimidasi terhadap para penyidik.
“Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi, serta memberikan perlindungan kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, dalam menjalankan tugasnya.
Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98), melalui keterangan resminya, menyambut baik komitmen Presiden tersebut.
Mereka mendorong agar lembaga penegak hukum menjadikan momentum ini untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor-sektor strategis seperti perbankan, pertanian, industri, serta perdagangan.
“Pemulihan keuangan negara harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada anggapan bahwa di era reformasi ini justru korupsi semakin merajalela. Ini akan mencoreng semangat reformasi itu sendiri,” ujar Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98.
Setelah 27 tahun Reformasi, harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih tetap tinggi. Dukungan dari Presiden kepada aparat hukum dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat keberanian dalam menindak kasus-kasus besar yang selama ini dinilai stagnan atau tertunda penanganannya.
SIAGA 98 menegaskan, cita-cita Reformasi 98 bukan hanya menggulingkan rezim otoriter, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami berharap komitmen ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret dan akuntabel," katanya.
