SELAKSA.ID– Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pertama, Manimbang Kahariady menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Namun, Manimbang dengan tegas menolak rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat pada 15 hingga 20 Mei 2025 mendatang.
Manimbang yang juga Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI menilai aksi blokade tersebut justru kontraproduktif dan berpotensi merusak simpati publik terhadap perjuangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Saya mendukung penuh pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Namun, saya menolak keras rencana blokade Pelabuhan Poto Tano. Langkah itu sangat bertolak belakang dengan semangat perjuangan kita dan dapat menimbulkan kesan negatif di mata publik,” tegas Manimbang dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/5).
Mantan Sekjen MN KAHMI ini menegaskan bahwa perjuangan pembentukan PPS sudah menempuh jalan panjang dan kini berada di ujung proses. Karena itu, semua pihak diminta menjaga momentum dengan cara yang tepat dan cerdas secara politik.
“Sangat disayangkan jika perjuangan panjang ini dicederai oleh langkah yang justru kontraproduktif. Blokade pelabuhan bukan solusi. Selain mengganggu arus penumpang dan barang, juga bisa mencoreng citra perjuangan kita di tingkat nasional,” tambahnya.
Manimbang menyarankan agar para pendukung PPS memaksimalkan jalur politik, baik melalui legislatif maupun eksekutif, untuk mempercepat realisasi pemekaran wilayah.
Selain itu, Manimbang yang juga mantan Ketua Bidang Humas DPP Partai Gerindra ini mendorong agar Anggota legislatif dari Dapil Pulau Sumbawa lebih intens melakukan lobi politik di parlemen agar pembentukan PPS segera masuk dalam agenda pembahasan.
"Jalur eksekutif lewat Kementerian Dalam Negeri juga harus dioptimalkan agar moratorium bisa segera dicabut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sasaran utama dari perjuangan ini adalah perhatian dari pusat, bukan aksi yang justru bisa merusak soliditas dan dukungan yang sudah dibangun selama ini.
“Kita ini bersaudara. Jangan sampai ada langkah yang justru menimbulkan kerugian bersama. Perhatian itu harus diarahkan ke Senayan dan Kemendagri, bukan ke Poto Tano,” pungkasnya.[]
