Dalam kunjungannya ke Sorong pada 7 Juni 2025 yang dilanjutkan ke Pulau Gag, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tidak ditemukan masalah lingkungan di Raja Ampat. Melalui keterangan resminya yang dirilis ke media, Bahlil menyebutkan bahwa berita-berita terkait kerusakan lingkungan di wilayah tersebut adalah hoaks.
Namun, sehari berselang, pada Minggu, 8 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, justru mengungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut telah melakukan pelanggaran lingkungan serius. Hal ini memicu langkah tegas dari pemerintah berupa penghentian sementara seluruh aktivitas mereka.
Pernyataan yang saling bertolak belakang antara kedua menteri ini dinilai menunjukkan adanya ketidaksinkronan kerja, potensi konflik kepentingan, serta lemahnya koordinasi di tingkat pemerintah pusat.
“Seharusnya, sebelum melakukan kunjungan ke lapangan, para menteri menggelar rapat dan membahas persoalan ini dari segala aspek,” ujar Senator ARK.
Ketidakjelasan sikap pemerintah membuat masyarakat Papua Barat Daya dan publik nasional bingung. Mereka bertanya-tanya, pandangan siapa sebenarnya yang mewakili sikap resmi pemerintah: Menteri ESDM atau Menteri Lingkungan Hidup?
Akibat perbedaan informasi ini, pemerintah daerah pun ikut menjadi sasaran amarah, fitnah, serta cacian dari masyarakat yang kecewa dengan ketidaksinkronan informasi di lapangan.
Selain itu, Menteri ESDM dalam pernyataannya hanya menyinggung Gag Nikel, yang merupakan anak perusahaan BUMN Antam. Sementara itu, masyarakat dan Menteri LHK membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh empat hingga lima perusahaan lain di luar Gag Nikel.
Melihat kondisi ini, Senator ARK meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan mengambil alih penanganan persoalan tambang nikel di Raja Ampat.
“Bapak Presiden harus segera mengambil langkah penyelamatan lingkungan, termasuk melindungi kawasan Geopark Raja Ampat yang merupakan destinasi wisata dunia,” tegas Senator ARK.[]
