Ketua Umum APKLI-P, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, menegaskan bahwa seluruh pihak tidak rela jika program strategis ini berjalan tidak maksimal apalagi gagal.
“Kita semua tidak rela program ini tidak maksimal apalagi alami kegagalan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut Ali, realitas MBG di lapangan jauh dari harapan. Per 8 September 2025, serapan anggaran baru Rp 13 triliun atau 18,3 persen dari total Rp 71 triliun anggaran 2025.
Selain itu, ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan yang dialami 5.320 anak sekolah, lebih dari 5.000 SPPG fiktif, hingga dugaan penyalagunaan anggaran.
“Seakan ciptakan kongkalikong baru para pemilik modal, penguasa, dan kroninya. UMKM tak mampu sentuh MBG karena tak punya modal investasi yang sangat mahal. Kenyataan ini bertolak belakang dengan misi besar MBG serta marwah kepemimpinan Presiden Prabowo yang berpihak pada ekonomi rakyat PKL-UMKM,” tegasnya.
Ali menilai, jika masalah tersebut tidak segera dievaluasi, risiko kegagalan akan semakin besar.
"Kami mendukung penuh Presiden segera lakukan evaluasi total MBG. Kita tidak ingin anggaran Rp 335 triliun APBN 2026 makin banyak timbulkan masalah,” imbuh Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) itu.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, dari pagu anggaran Rp 15 ribu per anak per hari, hanya sekitar Rp 10 ribu yang benar-benar digunakan untuk pemenuhan gizi, sebelum dipotong keuntungan. Sementara Rp 5 ribu lainnya digunakan untuk investor, yayasan, dan transportasi.
“Ketika kantin sekolah, kuliner sekitar sekolah, atau PKL-UMKM dilibatkan, tentu kemanfaatannya jauh lebih besar. Risiko KKN dan keracunan bisa diminimalkan, dan yang pasti PKL-UMKM mendapat manfaat nyata sesuai marwah kepemimpinan Presiden Prabowo yang berpihak pada ekonomi rakyat kecil,” pungkas Ali, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995–1998 serta Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000–2005.