 |
Aditya Pratama, Ketua Umum DPP GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat) |
SELAKSA.ID Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas bangsa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Di tengah meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Polri dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berlandaskan supremasi hukum.
Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi atas komitmen Polri dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mengungkap berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
Langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui joint investigation merupakan bentuk keseriusan aparat kepolisian dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum.
Sinergi tersebut mencerminkan komitmen untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkembangan informasi yang beredar di ruang publik, penggeledahan tersebut juga dikaitkan dengan dugaan hubungan kepemilikan suatu aset dengan seorang pejabat di lingkungan Jampidsus Kejaksaan Agung. Namun, informasi tersebut masih merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan sehingga seluruh pihak perlu menghormati asas praduga tak bersalah.
Kebenaran suatu dugaan hanya dapat ditentukan melalui proses hukum yang transparan, berdasarkan alat bukti yang sah, dan bukan melalui opini atau spekulasi. Kami memandang bahwa pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan agenda besar bangsa yang memerlukan keberanian, integritas, dan independensi aparat penegak hukum.
Karena itu, setiap langkah Polri yang dilaksanakan sesuai koridor hukum patut didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Sebagai Ketua Umum DPP GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat), saya mendukung setiap langkah Polri yang berorientasi pada penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi due process of law.
Harapan kami, seluruh proses berjalan secara transparan, bebas dari intervensi, serta mampu mengungkap fakta secara utuh sehingga menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Pada akhirnya, menjaga integritas Polri berarti turut menjaga integritas bangsa dan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
