Karhutla sebagai Alarm Tata Kelola Kehutanan: Pemuda Kalimantan Desak Raja Juli Antoni Diturunkan

Aliansi Pemuda Kalimantan

SELAKSA.ID Jakarta — Aliansi Pemuda Kalimantan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyusul kembali mencuatnya persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Bagi Aliansi Pemuda Kalimantan, persoalan karhutla tidak dapat terus diperlakukan sebagai persoalan teknis pemadaman semata. Ketika kebakaran kembali menjadi ancaman, yang harus dipertanyakan bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana sistem pencegahan, pengawasan kawasan, deteksi dini, dan penegakan hukum dijalankan.

Pemuda Kalimantan menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara serius tata kelola kehutanan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan perlindungan hutan tidak berhenti pada respons setelah kebakaran terjadi, tetapi mampu membangun sistem pencegahan yang kuat dan berkelanjutan.

Raja Rio, selaku perwakilan Aliansi Pemuda Kalimantan, menegaskan bahwa pemerintah harus berani mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan kehutanan kepada publik.

“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah api membesar. Pertanyaannya adalah bagaimana pencegahannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana deteksi dininya, dan bagaimana penegakan hukumnya,” tegas Raja Rio.

Menurut Aliansi Pemuda Kalimantan, evaluasi terhadap Menteri Kehutanan harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Evaluasi tersebut penting untuk melihat sejauh mana tanggung jawab kementerian dijalankan dalam mencegah kebakaran, melindungi kawasan hutan, memperkuat pengawasan, serta memastikan penegakan hukum berjalan.

DESAK RAJA JULI ANTONI DITURUNKAN

Atas dasar persoalan tersebut, Aliansi Pemuda Kalimantan secara tegas mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan menurunkan Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan.

Bagi Aliansi Pemuda Kalimantan, persoalan karhutla harus menjadi bagian dari evaluasi serius terhadap kepemimpinan sektor kehutanan. Jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, tetapi mengandung tanggung jawab besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah mengambil keputusan yang tegas. Raja Juli Antoni harus dievaluasi dan diturunkan dari jabatan Menteri Kehutanan. Kami tidak ingin persoalan karhutla hanya kembali menjadi siklus pemadaman tanpa pembenahan mendasar,” tegas Raja Rio.

Aliansi Pemuda Kalimantan menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan memantau langkah pemerintah sampai tuntutan tersebut mendapatkan respons dan keputusan yang jelas.

ALIANSI PEMUDA KALIMANTAN

EVALUASI TOTAL!

TURUNKAN RAJA JULI ANTONI!