 |
| Muhammad Qodari, Kepala BAKOM RI |
Dalam konferensi pers, pemerintah juga menyampaikan keprihatinan atas dua musibah yang terjadi. Pertama, lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hingga hari ketujuh masih hilang kontak di Selat Sunda. Operasi pencarian telah mencakup area 6.649 mil laut persegi dengan melibatkan 18 kapal dan satu helikopter.
Kedua, musibah KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu dini hari, 13 September 2026. Kapal tersebut membawa 243 penumpang dan awak. Tim SAR gabungan telah menemukan lokasi kapal dan mengevakuasi 98 penumpang dalam kondisi selamat. Berdasarkan data Basarnas per 13 September pukul 15.30 WIB, 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan 129 orang lainnya masih dalam proses pencarian.
Terkait DTSEN, pemerintah menegaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN menjadi basis data tunggal yang mengintegrasikan data-data yang sebelumnya tersebar seperti Regsosek dari BPS, DTKS dari Kemensos, dan P3KE dari BKKBN. Integrasi ini dilakukan agar penyaluran program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Sebagai contoh, pemerintah menyebut kasus Bapak Mistam Rizwandi dari Jawa Barat dan Ibu Juriah dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang keduanya berada di desil 1. Sebelumnya mereka tidak menerima bantuan sosial, namun setelah DTSEN diterapkan kini memperoleh program PKH dan bantuan sembako.
Pemerintah mencatat, sejak diimplementasikan, DTSEN telah berhasil menemukan 4,33 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya terlewat. DTSEN kini menjadi rujukan bersama lintas kementerian untuk penyaluran bansos, Sekolah Rakyat, program 3 juta rumah, Kartu Indonesia Pintar, hingga PBI BPJS Kesehatan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa DTSEN adalah social registry, bukan daftar penerima program. Penetapan penerima tetap dilakukan oleh kementerian masing-masing sesuai kriteria. Masyarakat juga diberikan mekanisme usul dan sanggah untuk pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Sementara itu terkait politik luar negeri, keikutsertaan Indonesia dalam Brics yang resmi bergabung pada 2025 disebut sebagai bagian dari strategi diversifikasi mitra ekonomi. Brics yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Indonesia, mencakup hampir separuh populasi dunia.
Pada KTT di New Delhi, Presiden Prabowo menegaskan posisi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Presiden menekankan bahwa kerja sama Brics diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan di dalam negeri.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai arah bersama untuk menerjemahkan komitmen menjadi langkah nyata. Pemerintah menegaskan bahwa diplomasi internasional dan agenda domestik bukan hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk kepentingan nasional.
