SELAKSA.ID Pemerintah dan DPR RI berada pada satu komitmen merumuskan langkah konkrit dalam merespons dinamika geopolitik yang menjadi triger lonjakan harga gas. Kebijakan nyata ini diambil agar melindungi sektor industri dalam negeri dan upaya mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal itu disampaikan oleh menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Gedung Parlemen.
"Hari ini kita lakukan rapat kordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan nasional khususnya di sektor gas, dalam waktu sepuluh hari terakhir kami menerima aspirasi dari pelaku industri dan KSPSI atas kordinasi baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah merumuskan langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang kita hadapi teman-teman industri," ungkapnya Bahlil lahadalia di gedung DPR setelah rapat kordinasi tanggal (29/6/2026).
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini menilai penyelamatan lapangan pekerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang wajib dilaksanakan. Ia mengungkapkan di tengah harga gas dunia yang sedang melambung tinggi, eksekuitf sedang memetakan dengan merumuskan kebijakan yang dibagi ke beberapa tahapan.
"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk menindaklanjuti langkah tersebut, kita tahu harga gas dunia lagi melambung, kita membagi tiga tahap. Pertama, HGBT tetap pada angka 6,5 sampai 7 dollar per MMBTU," ujarnya.
Di tengah kondisi ekonomi saat ini yang belum pasti dan harga energi dunia yang melambung tinggi. Ia memaparkan sedang merinci kebijakan penerapan harga gas difokuskan untuk menjaga siklus operasional industri.
"Kita harus ikut pinggang menyelelamatkan lapangan pekerjaan, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai 7 dollar untuk gas pipa yang non HGBT. Tetapi, industri dan kilang sumurnya ada di wilayah jawa," pungkasnya.
Ketua umum partai Golkar tersebut menambahkan bahwa upaya pemerintah intervensi menstabilkan harga gas industri sebuah bentuk implementasi dari arahan langsung oleh Presiden.
"Itulah kenapa teman-teman sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan atas dasar arahan bapak presiden, berkepentingan menjanga industri dan lapangan pekerjaan," jelasnya.
