Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Bivitri Susanti Pertanyakan Latihan Militer Manajer Koperasi: "Apa Relevansinya Jaga Toko Pakai Senjata?

29 Jun 2026, Juni 29, 2026 WIB Last Updated 2026-06-29T08:45:25Z
SELAKSA.ID kematian lima calon manajer koperasi desa pada lastramil publik discourse hari ini, bivitri susanti pakar hukum tata negara sekaligus pengajar di sekolah tinggi hukum (STH) menilai desain pelatihan harus dievaluasi.

"Kalau mau evaluasi harusnya berada pada desain tentang bagaimana program ini harus dilaksanakan, jadi bukan soal kelalaian," ungkapnya via online di kompastv (28/6/2026).

Ditengah upaya kemenhan ingin menajdikqn kemenkes mendampingi pelatihan fisik militer terhadap calon manajer KOPDES tersebut, ia justru mempertanyakan relevansi pelatihan fisik bagi sipil yang mengurusi koperasi.

"Saya kira bukan soal apakah kementerian kesehatan ikut atau tidak, tapi pertanyaan dasarnya adalah apa relevansi latihan militer yang sifatnya fisik terhadap calon manajer koperasi? Itu yang menurut saya harus dievaluasi," ungkapnya.

Ia juga mengukapkan alasan kenapa masyarakat mendaftar di program koperasi desa, menurutnya warga yang bekerja tidak punya pilihan karena janji politik 19 juta lapangan kerja tidak ada sehingga pada akhirnya tidak punya pilihan.

"Situasinya banyak sekali orang yang membutuhkan pekerjaan, karena 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan tidak ada. Sehingga mereka tidak punya pilihan terlalu banyak," ujarnya.

Teman akrab rocky gerung tersebut masih mempertanyakan alasan logis terhadap penerapan pelatihan fisik terhadap calon manajer kopdes, bahkan menurutnya irasional sampai mereka berlatih menggunakan senjata.

"Tapi yang mendasar adalah alasan logis apa yang bisa dijelaskan untuk memberikan pelatihan fisik militer, bahkan yang saya baca ada yang pelatihan menggunakan senjata dan sebagainya untuk menjaga toko," pungkasnya.

Ia juga menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk memandang elemen seperti dokter sampai apoteker yang mendampingi pelatihan tidak memiliki relevansi, ia meminta bentuk pelatihan harus dihentikan.

"Jadi, kalaupun nanti mau nambah dokter, apoteker, mau tambah kementerian kesehatan, bukan disitu. soalnya lastramil ini dihentikan, ini bukan standar kompetensi," jelasnya.


Iklan

iklan