Pengumuman itu disampaikan oleh pejabat BI di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Senin 29 Juni 2026.
"Setelah dievaluasi, di ambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan Rp 281 triliun dan diperpanjang, hingga akhir 20226," ungkap pejabat BI di depan halaman gedung DPR tanggal (29/6/2026).
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah dan bank sentral ketika menghadapi dinamika ekonomi dunia yang makin hari makin menantang. Pejabat BI dalam hal ini juga menyoroti lonjakan harga energi dunia yang potensial menjadi pemicu inflasi hingga menggerus kemampuan daya beli masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa perlu ada sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
"Ketidak pastian global misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya terhadap inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga ini menjadi prioritas pada kesembilan makro, baik dari segi fiskal maupun segi moneter dan kordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas," jelas wakil ketua DEN pejabat BI, Mari Elka Pangestu.
Lebih lanjut, pihak BI menegaskan bahwa fondasi perekonomian nasional sekarang sebenarnya masih pada tahap baik. Menuruntnya, tantangan besar yang perlu diatasi saat ini merupakan arus pelemahan nilai rupiah yang dianggap lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan ekspektasi mata uang negara yang sebanding.
"Kedua, yang mungkin disepakati keadaan ekonomi nasional sebetulnya secara fundamental cukup baik, namun kita menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada PIES, berarti kita harus menjaga confidences dan trusth," ujar pejabat BI.
