SELAKSA.ID Pembatalan proses seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat buntut kasus Operasi Tangkap Tangan dinilai sebagai langkah yang tepat. Ketua DPRD Lombok Barat menyatakan dukungan terhadap keputusan Plt Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun, yang menunda proses tersebut.
Menurut Ketua DPRD, pembatalan seleksi Sekda perlu dilakukan agar roda pemerintahan di Lombok Barat tetap kondusif di tengah masa transisi.
"Saya kira tepat karena kebetulan juga masa berakhirnya masa PLT Sekda itu bulan Oktober. Jadi saya kira terlalu terburu-buru juga melakukan proses ini di awal. Saya kira pas dah," ujarnya.
Ia menegaskan, prioritas saat ini adalah menstabilkan birokrasi terlebih dahulu. Penambahan agenda seleksi Sekda dikhawatirkan justru akan mengganggu jalannya pemerintahan.
"Manajemen birokrasi di Kabupaten Lombok Barat harus kondusif dulu itu poin saya. Kalau ditambah lagi dengan proses pemilihan Sekda saya kira itu membuat proses yang lain juga menjadi terganggu," katanya.
Ketua DPRD juga membantah bahwa pembatalan seleksi ada kaitannya dengan upaya menghilangkan "bau-bau" dari kasus OTT sebelumnya. Menurutnya, tidak ada korelasi antara pembatalan dengan persoalan tersebut.
"Tidak ada hubungannya dengan apakah ini orang si A. Tidak ada korelasinya. Yang pasti bahwa kami mengusulkan memang kepada Wakil Bupati untuk distabilkan dulu kondusivitas daripada birokrasi yang ada di Kabupaten Lombok Barat biar lebih kondusif jalannya roda pemerintahan," tegasnya.
Terkait wacana penunjukan langsung pejabat Sekda, Ketua DPRD menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Proses pengisian Sekda memiliki mekanisme yang panjang dan harus melalui asesmen serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Saya kira tidak bisa juga ada proses penunjukan langsung karena memang mekanisme Sekda ini kan tidak sederhana Pak. Tentu asesmennya panjang ada proses yang dilakukan Kemendagri. Diskusi wakil pemerintah daerah kepada Mendagri terkait hal itu. Beda dengan kepala dinas saja prosesnya tetap asesmen, masa Sekda enggak," jelasnya.
Ia berharap ke depan Lombok Barat dapat memiliki pejabat Sekda yang profesional, amanah, dan memiliki integritas tinggi melalui prosedur yang sesuai.
Sebelumnya, Plt Bupati Lombok Barat resmi membatalkan proses seleksi Sekda setelah adanya kasus OTT. Saat ini posisi Sekda masih diisi oleh pejabat sementara hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang.
