 |
| Syahganda Nainggolan, KOBAKOM RI |
Momentum itu harus menjadi titik jujur untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digadang-gadang sebagai program prioritas negara ini, hingga hari ini masih menyisakan banyak catatan, terutama soal keracunan massal, kualitas makanan, ketepatan sasaran, hingga transparansi anggaran di dapur-dapur penyedia.
Karena itu, apa yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, patut dicatat bahwa pengawasan dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar MBG berjalan dengan baik.
Pernyataan itu benar, tapi belum cukup. Pengawasan tidak boleh hanya menjadi jargon dalam forum refleksi. Pengawasan harus hidup di lapangan, di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di setiap sekolah penerima, dan di setiap rantai distribusi bahan pangan.
Melalui transformasi MBG 2.0, pemerintah mendorong pengawasan yang lebih ketat agar program berjalan aman, transparan, dan tepat sasaran. Ini adalah langkah yang tepat. Tetapi publik menunggu pembuktiannya, bukan sekadar peluncuran nama baru.
MBG 2.0 harus menjawab tiga pertanyaan mendasar:
Pertama, aman atau tidak? Tidak boleh ada lagi anak yang keracunan karena makan dari program negara. Standar higienitas, sertifikasi juru masak, dan audit dapur harus menjadi syarat mutlak, bukan sekadar imbauan.
Kedua, tepat sasaran atau tidak? MBG harus benar-benar dirasakan anak-anak yang membutuhkan, bukan sekadar mengejar jumlah porsi dan jumlah penerima di atas kertas. Data penerima harus terbuka dan bisa diverifikasi publik.
Ketiga, transparan atau tidak? Berapa anggaran per porsi yang benar-benar sampai ke piring anak? Siapa penyedia dapurnya? Bagaimana mekanisme pengaduannya? Semua itu harus bisa diakses masyarakat.
Manfaat MBG memang besar. Ia bukan sekadar soal memberi makan siang gratis. Ia soal pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia, soal masa depan generasi bangsa, dan soal kehadiran negara dalam memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar.
Tetapi jika pengawasan lemah, MBG justru akan berubah menjadi beban: beban anggaran, beban kepercayaan publik, dan beban kesehatan anak.
Karena itu, refleksi 100 hari ini harus menjadi awal dari keberanian untuk memperbaiki, bukan sekadar merayakan. BGN harus berani menutup dapur yang bermasalah, berani membuka data, dan berani melibatkan masyarakat, orang tua, sekolah, dan media sebagai pengawas.
MBG tidak boleh hanya berhasil di panggung acara. Ia harus berhasil di piring anak-anak Indonesia.
