Kematian Lima Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Harus Diusut Tuntas, Negara Wajib Menjamin Keselamatan Warga Sipil

SELAKSA.ID Jakarta– Ketua Bidang Hukum & HAM HMI Jakarta Pusat–Utara Periode 2026–2027, Rafli M, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam pelatihan dasar militer bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, tragedi tersebut merupakan peristiwa serius yang harus diusut secara transparan dan menyeluruh, bukan sekadar dianggap sebagai risiko pelatihan.

"Pertama-tama kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kehilangan lima nyawa dalam sebuah program yang melibatkan warga sipil merupakan alarm serius bagi negara. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan program pemerintah," ujar Rafli M.

Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin perlindungan hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian belasungkawa, tetapi harus memastikan adanya investigasi yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Apabila terdapat unsur kelalaian, pelanggaran standar operasional, lemahnya pemeriksaan kesehatan, maupun kekurangan dalam sistem pengawasan selama pelatihan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan yang menyangkut hilangnya nyawa warga negara," tegasnya.

Rafli juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan dasar militer bagi peserta sipil. Menurutnya, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia.

"Kami mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, setiap kebijakan harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada tujuan pembangunan yang dibayar dengan hilangnya nyawa peserta."

Lebih lanjut, HMI Jakarta Pusat–Utara mendorong pemerintah untuk membuka hasil investigasi kepada publik secara utuh, memberikan pendampingan serta pemulihan hak kepada keluarga korban, dan menjadikan tragedi ini sebagai momentum perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pemerintah sendiri telah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program setelah insiden tersebut, meski program tetap dilanjutkan.

"Negara yang kuat bukan hanya mampu menyelenggarakan program besar, tetapi juga mampu melindungi setiap warga negaranya. Keadilan bagi para korban harus ditegakkan, dan keselamatan peserta harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar."