SELAKSA.ID Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memastikan pemerintah akan mengupayakan solusi bagi para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghadapi kesulitan akibat perubahan kebijakan. Di sisi lain, BGN menegaskan akan menindak tegas dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Sudaryono mengatakan pihaknya memahami adanya komitmen yang telah dibuat oleh kepemimpinan sebelumnya kepada para mitra. Meski demikian, ia mengakui tidak semua janji dapat dipenuhi, termasuk terkait keuntungan usaha.
Selain itu, BGN akan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dalam program MBG. Sudaryono menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar higienitas, sanitasi, kualitas makanan, maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) akan dikenai sanksi hingga penghentian kerja sama secara permanen.
"Alasan utama, tidak memenuhi standar higienis, sanitasi, kualitas, dan IPAL. Kami sudah beri tenggat waktu, jika tidak diperbaiki maka kami suspen_ permanen. Ini menyangkut nyawa orang," tegas Sudaryono.
Meski demikian, Sudaryono memastikan penghentian operasional suatu dapur tidak akan mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Menurutnya, pelayanan akan dialihkan ke dapur lain yang berada di sekitar lokasi.
"Kami pastikan sekolah yang tadinya dilayani dapur yang disuspen, akan dialihkan ke dapur lain di sekitarnya. Anak-anak tetap dapat makan," Tegas Sudaryono.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga menegaskan sejumlah ketentuan baru terkait bahan baku yang digunakan dalam Program MBG. Ia menyatakan dapur penyedia makanan dilarang menggunakan minyak goreng merek Minyakita, LPG tabung 3 kilogram (Gas Melon), maupun beras SPHP.
"Dapur MBG dilarang menggunakan Minyakita, Gas Melon 3 kg, dan Beras SPHP. Jika ditemukan, akan diberi teguran. Jika bandel, dapurnya kami tutup," tuturnya.