 |
Oleh: Annas Fitrah Akbar, Peneliti MPSI |
Keseluruhan agenda tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan menjadikan Papua sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.
Komitmen tersebut tentu layak diapresiasi. Tidak mungkin membangun Indonesia secara utuh jika Papua masih berada dalam bayang-bayang ketertinggalan. Karena itu, percepatan pembangunan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang semestinya terus menjadi bahan refleksi: apakah pembangunan yang berlangsung telah benar-benar bertumpu pada cara hidup, nilai, dan martabat masyarakat Papua sendiri?.
Pertanyaan ini penting karena pembangunan bukan semata-mata persoalan anggaran, proyek, ataupun pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses membangun manusia beserta ruang sosial yang membentuk kehidupannya.
Jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan investasi memang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, seluruh capaian fisik tersebut hanya akan memiliki makna apabila diterima sebagai bagian dari harapan masyarakat, bukan sekadar sebagai simbol kehadiran negara.
Merujuk dimensi sosial dan budaya masyarakat Papua, justru menjadi fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kebijakan pembangunan. Papua bukanlah ruang sosial yang homogen.
Wilayah ini dihuni oleh ratusan komunitas adat dengan bahasa, sejarah, sistem nilai, struktur kepemimpinan, dan relasi yang berbeda terhadap alam maupun ruang hidupnya. Keragaman tersebut merupakan realitas yang harus dibaca sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan.
Konsekuensinya, pembangunan Papua tidak dapat sepenuhnya disusun melalui pendekatan yang seragam. Kebijakan yang berhasil diterapkan di suatu daerah belum tentu relevan di wilayah lain.
Cara masyarakat memandang tanah, hutan, sungai, maupun ruang hidup memiliki makna yang jauh melampaui nilai ekonomi. Bagi banyak komunitas adat, tanah adalah bagian dari identitas, sejarah leluhur, ikatan genealogis, bahkan sumber legitimasi sosial yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Di titik inilah pembangunan membutuhkan perspektif yang lebih utuh. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat proyek diselesaikan, tetapi juga dari seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sedang berlangsung.
Kepercayaan tidak lahir melalui keputusan administratif semata. Ia tumbuh ketika masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan dilibatkan sebagai bagian dari proses pembangunan.
Pesan tersebut sesungguhnya telah lama menjadi bagian dari filosofi kebangsaan Indonesia. Kalimat "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya" dalam lagu Indonesia Raya bukan sekadar rangkaian lirik, melainkan panduan moral mengenai arah pembangunan bangsa.
Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada pembangunan "badan" melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, pembangunan "jiwa" memiliki arti yang tidak kalah penting, terutama dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya seperti Papua.
Membangun jiwa berarti memahami bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap identitas masyarakat. Ia menuntut kemampuan negara membaca sejarah lokal, memahami struktur sosial masyarakat adat, serta menjadikan budaya sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar ornamen yang dipertontonkan pada acara seremonial.
Budaya bukan penghambat kemajuan. Sebaliknya, budaya merupakan modal sosial yang memungkinkan pembangunan memperoleh legitimasi yang lebih kuat.
Karena itu, partisipasi masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai formalitas administratif.
Partisipasi merupakan instrumen penting untuk membangun rasa memiliki terhadap setiap kebijakan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, ruang dialog akan terbuka, aspirasi dapat diserap lebih baik, dan berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi konflik.
Karena itu, riset sosial, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pelibatan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda perlu menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Papua.
Papua memiliki modal sosial yang sangat besar. Kelembagaan adat yang masih hidup, solidaritas komunitas, kekayaan budaya, serta hubungan masyarakat dengan alam merupakan kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah di Indonesia.
Tantangannya adalah bagaimana modal sosial tersebut menjadi fondasi pembangunan, bukan justru terpinggirkan oleh pendekatan yang terlalu teknokratis. Pembangunan yang hanya berorientasi pada capaian fisik berisiko mengabaikan aspek yang justru menentukan keberlanjutannya, yakni penerimaan sosial.
Indonesia membutuhkan Papua yang maju, produktif, dan sejahtera. Namun, kemajuan itu tidak seharusnya dimaknai sebagai proses yang menyeragamkan Papua dengan daerah lain. Kemajuan justru harus memperkuat karakter lokal yang menjadi identitas masyarakatnya.
Infrastruktur modern dapat berjalan berdampingan dengan budaya yang tetap hidup. Investasi dapat berkembang tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung seiring dengan pelestarian nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Papua.
