 |
| Foto: Tangkapan layar Akun Instagram Raymond Chins |
Keuntungannya hanya kurang lebih Rp8.000. Per 25 Desember kemarin, selama 6 bulan, koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral.
Saya mulai dari satu angka: Rp78.000. Bukan uang jajan, itu laba bersih dari satu unit usaha ritel selama 6 bulan penuh. Dan lokasinya berada di tempat paling strategis di Jakarta Selatan, yaitu di basement Blok M, tempat banyak sekali orang lalu lalang setiap hari. Koperasi Kelurahan Merah Putih melawai mencatat laba bersih sebesar Rp78.000 selama 6 bulan pertama operasional, Juli sampai Desember 2025.
Saya ingat, rasanya dulu janjinya tidak seperti ini. Ketika program ini pertama kali diluncurkan, Menteri Koperasi waktu itu, Budi Arie Setiadi, membuat asumsi bahwa koperasi desa memiliki potensi keuntungan sampai Rp1 miliar per tahun, atau Rp 80 triliun untuk 80.000 koperasi. Bahkan sempat ada klaim optimis lain. Wakil Menteri Koperasi optimis Koperasi Desa Merah Putih bisa menghasilkan keuntungan secara bisnis sebesar 90%.
Ini yang membuat saya agak bingung. Untuk operasionalnya saja, pemerintah sampai mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp24,6 triliun. Itu dana yang sangat besar untuk kendaraan logistik saja. Dan itu baru satu pos pengadaan, belum termasuk gudang, gerai, dan modal usaha.
Di tengah semua ini, tepatnya pada 12 Juli 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, "Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang dan mineral." Koperasi kini juga diizinkan menggarap sumur minyak rakyat serta pabrik pengolahan CPO. "Koperasi sekarang sudah boleh mengelola sumur minyak rakyat. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO."
Jadi, unit usaha yang keuntungannya masih dihitung ribuan rupiah, sekarang diberi kewenangan untuk masuk ke bisnis yang biasanya hanya sanggup dipegang oleh korporasi besar. Apakah masuk akal? Nah, itu sebabnya kita harus bedah pelan-pelan. Jangan langsung menjelekkannya. Kita bedah secara objektif dulu.
Jadi kita mundur sedikit agar kalian tidak salah paham. Posisinya Koperasi Desa sekarang ada di mana? Program ini resmi diluncurkan lewat Inpres pada Juli 2025 dan targetnya ambisius, yaitu 80.000 koperasi desa dan kelurahan berdiri serentak di seluruh Indonesia. Tetapi targetnya berkali-kali molor. Awalnya ditargetkan Oktober 2025, tetapi ternyata sampai akhir tahun hanya 1.000 dan masih di tahap pembangunan.
Bulan lalu, pemerintah akhirnya mengakui sendiri bahwa targetnya terlalu besar. Pemerintah memangkas target operasional Koperasi Desa Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 hingga akhir tahun. Intinya oke, ada perubahan strategi. Tujuannya agar koperasi yang sudah dibentuk benar-benar beroperasi dan berkelanjutan.
Dari jumlah yang tersisa, yang benar-benar berjalan sebenarnya masih sedikit. Sampai awal Juli 2026, 13.648 Koperasi Desa Merah Putih sudah menyelesaikan pembangunan gerai. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 unit sudah resmi diluncurkan dan beroperasi. Sekitar 20.000-an masih ada di tahap pembangunan fisik dan persiapan.
Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya simpel yaitu modal. Dari mana uangnya? Karena di Jawa Tengah saja, dari 8.500 koperasi yang sudah dibentuk, baru 3.300 yang resmi beroperasi. Sisanya belum aktif karena terkendala faktor modal.
Nah, ini yang membuat situasinya semakin terasa janggal. Modal untuk berjualan sembako saja masih menjadi masalah struktural di ribuan desa. Tetapi bulan ini juga, sebagian Koperasi Desa justru diberi mandat baru untuk masuk ke bisnis yang membutuhkan modal jauh lebih besar.
Selanjutnya, yang perlu dibedah bukan angkanya dulu, tetapi seberapa jauh di luar angka ini. Bagian ini menurut saya paling penting. Skema modal Koperasi Desa sekarang berjalan lewat pinjaman Himbara. Setiap koperasi bisa mengajukan pinjaman dengan plafon paling banyak Rp3 miliar, suku bunga sekitar 6% per tahun, dan tenor sampai 72 bulan atau 6 tahun.
Dari Rp3 miliar itu, tidak semuanya dapat digunakan secara bebas. Plafon pinjaman untuk belanja operasional dibatasi paling banyak Rp500 juta.
Sekarang saya ingin kalian bandingkan dengan kebutuhan riil bisnis yang baru dibuka ini. Untuk membangun satu pabrik CPO skala mini, bukan pabrik besar, yang mini, investasinya membutuhkan Rp23 miliar dengan Return of Investment 4,3 tahun. Itu untuk produksi 10 ton minyak setiap hari. Dan itu pun membutuhkan pasokan sawit dari lahan sekitar 1.000 hektare secara konsisten.
Saya bingung. Plafon pinjaman Koperasi Desa Rp3 miliar. Satu pabrik CPO mini Rp23 miliar, hampir 8 kali lipat dari semua pinjaman yang bisa diakses dalam satu koperasi. Belum lagi membicarakan pasokan sawit dari 1.000 hektare. Belum lagi membicarakan tambang mineral atau sumur minyak yang kompleksitasnya lebih tinggi.
Risikonya bukan hanya apakah modalnya cukup atau tidak. Ini semua akan menjadi potensi risiko operasional. Direktur Ekonomi CELIOS memproyeksikan potensi kerugian akibat gagal bayar koperasi sampai Rp7 triliun di tahun pertama, dan terus naik sampai Rp28 triliun di tahun keenam. Ini dibuat dengan asumsi risiko gagal bayar setara UMKM.
Beliau juga mengatakan proyek ini digagas kurang dari setahun. Persiapannya belum matang. Ada ekonom lain yang memberi syarat dasar yang simpel. Bukan masalah modal, bukan masalah rantai pasok. Setidaknya keberhasilan dari program ini jangan dinilai dari berapa banyak koperasi, tetapi dari kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Ada pengamat juga, dan dia lebih pedas lagi. Dia mengatakan model bisnis Koperasi Desa menciptakan kerumitan operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan koperasi tradisional.
Kesimpulannya, desain Koperasi Desa Merah Putih ini terlalu ambisius dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Mengurus minimarket, apotek, dan gudang saja sudah dianggap terlalu kompleks untuk kapasitas sekarang. Lalu bagaimana dengan tambang, migas, dan pabrik sawit?
Ternyata kesenjangan ini bukan hanya soal uang. Ada beberapa sinyal lain yang jika digabungkan menunjuk ke arah yang sama. Ini agak mengkhawatirkan, tetapi ini opini pribadi saya.
Coba kita lihat dari sisi orang yang benar-benar akan menjalankan bisnis di lapangan. Ada sekitar 30.000 manajer profesional untuk Koperasi Desa yang baru akan mulai pada minggu pertama Agustus 2026. Masalahnya, pabrik CPO dan PLTS yang tadi saya sebut di awal video sama-sama ditargetkan resmi berjalan pada bulan yang sama, Agustus. Jadi manajernya baru memegang tugas, bisnisnya langsung diresmikan.
Kalau kalian berpikir, "Ah, mungkin pemerintah sudah menghitung risikonya," menurut saya belum sepenuhnya. Karena ini berbarengan dengan pemangkasan target menjadi 40.000 unit. Menteri Koperasi Ferry Juliantono sendiri mengatakan ke depannya akan ada penguatan kualitatif lewat kajian kelayakan agar model bisnisnya berkelanjutan, tidak hanya jangka pendek.
Pertanyaannya, kenapa studi kelayakannya baru mau dibuat pada saat sebagian koperasi sudah diberi mandat untuk masuk ke sektor yang jauh lebih berat? Bahasa paling simpelnya: tambal sulam. Memang sudah SOP-nya pemerintah seperti itu, atau bagaimana?
Belum lagi diberi mandat baru. Pak Presiden memutuskan Koperasi Desa menjadi satu-satunya jalur penyaluran barang bersubsidi, seperti LPG 3 kg, pupuk, sampai pangan tertentu. Ini sering diingatkan. Belum terbukti operasionalnya, belum terbukti gudangnya memadai, sistem stoknya rapi, tetapi diberi pintu tunggal. Nanti kalau antre lagi bagaimana? Langka lagi, permainan kuota.
Belum lagi, semoga tidak terjadi pemafiaan. Sampai ada Guru Besar IPDN menyinggung ini seperti Koperasi Unit Desa di era Orde Baru yang runtuh begitu dukungan negara dicabut pasca Reformasi.
Kalau semua ini ditarik menjadi satu benang, sebenarnya ini adalah proses yang terburu-buru. Kewenangan yang terlalu besar, SDM yang baru berjalan di bulan yang sama, studi kelayakannya masih berjalan, beban tambahan terus ditumpuk. Dan dari sejarahnya sendiri, ini adalah pola yang sangat berisiko untuk gagal.
Tetapi dari semua risiko dan kekhawatiran yang saya sebutkan, masih belum. Karena ini sinyal terpisah yang justru menunjuk ke satu area yang sama. Dan kalau sudah sebanyak ini sinyalnya, rasanya sudah cukup untuk kita menjawab pertanyaan yang dari awal kita putar-putar. Kita harus bertanya: Koperasi Desa ini sudah siap belum?
Jawabannya tidak sehitam putih itu. Karena sekali lagi, niatnya bagus. MBG niatnya bagus, Koperasi Desa juga bagus. Idenya adalah memotong rantai tengkulak dan reseller agar desa-desa memiliki akses langsung ke sektor-sektor strategis yang selama ini dikuasai oleh korporasi.
Proyek CPO di Musi Banyuasin dan PLTS di Kepulauan Riau yang akan diresmikan Agustus nanti, sebenarnya kalau memang dijalankan secara selektif dan bertahap bisa menjadi contoh yang benar-benar berhasil.
Tetapi kalau kita lihat data yang ada sekarang, unit economics dasarnya saja belum terbukti berjalan. Dengan uang sebanyak itu, sudah mau dikeluarkan. Untung Rp78.000 dalam 6 bulan di lokasi paling strategis. Ada publik yang mengevaluasi ribuan koperasi masih mandek. Dan sekarang sebagian di antaranya harus melompat ke bisnis yang membutuhkan modal berkali-kali lipat dan lebih kompleks.
Ini bukan berarti saya pesimis dengan pemberdayaan. Bukan berarti saya bilang jangan jalankan program ini. Tetapi ini kejadian berulang, bukan? Ini soal timing dan skala. Seperti menyuruh orang yang baru belajar berjalan, belum lancar, langsung disuruh lari maraton.
Saya juga harus jujur. Mungkin ada beberapa Koperasi Desa yang memang siap, operasionalnya bagus, lokasinya memiliki potensi. Itu yang menurut saya harus menjadi tolok ukur. Tetapi jika kebijakan digeneralisasi ke ribuan koperasi sekaligus tanpa filter yang ketat, itu yang membuat saya agak khawatir.
