SELAKSA.ID — Pengamat hukum Gema Goeyardi menilai hukuman mati tidak akan efektif memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, hukuman mati justru "terlalu enak" bagi para koruptor.
Pernyataan itu disampaikan Gema dalam diskusi di SUARA NUSANTARA pada Jumat 14 Agustus 2026.
"Tujuan kita hukuman mati ini apa? Mau nyelesain masalah atau mau ngambil uang balik. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, menghukum nih orang mati itu terlalu enak buat koruptor," ujar Gema.
Ia mencontohkan hukuman mati hanya eksekusi singkat. "Kalau kita nonton film Hollywood itu mau hajar dia disiksa dipotong satu-satu jarinya. Bukan hukum mati. Hukum mati tembak selesai, suntik selesai," katanya.
Gema menyebut terjadi anomali dalam praktik korupsi di Indonesia. Jika di negara lain korupsi berawal dari orang miskin, di Indonesia pelakunya justru orang kaya.
"Yang menarik di Indonesia ini terjadi anomali. Singapura itu untuk mencegah korupsi bukan dengan hukuman mati tetapi sistemnya diperbaiki, birokrasi. Dan menaikkan upah. Di Indonesia ini sudah anomali. Yang korupsi itu orang kaya. Ini aneh. Dia sudah cukup tapi jadi tamak," ujarnya.
Menurutnya, para koruptor sudah menghitung untung-rugi. "Orang kaya berpikir kalau saya bisa korupsi 1 triliun, saya spend 30% untuk bribing lagi. Dari 10 tahun seperti yang tadi Pak Abraham bilang paling cuma 2 tahun selesai. Setelah itu saya kaya dan itu pun uang saya depositan untuk anak cucu saya. Selesai," kata Gema.
Karena itu, Gema menilai Indonesia butuh kombinasi hukuman lain selain hukuman mati.
"Kalau memang kita mau, kombinasi rampas asetnya, keluarganya diambil semua hartanya, di-cancel culture seperti PKI zaman dulu, mungkin itu ada efek jera," ujarnya.
Ia juga menyoroti kode dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta koruptor mengembalikan uang negara.
"Presiden itu tadi sudah disampaikan satelit view, sudah kasih kode sebenarnya. Hei yang koruptor kembalikan sini duitnya, kita negosiasi. Itu sebenarnya kode keras bahwa sistemik bobroknya ini sudah bukan lagi koruptor yang masalah. Yang masalah ini justru penegak hukumnya yang bermasalah," kata Gema.
"Presiden bilang negara enggak ada duit. Oke, duitnya diambil para koruptor. Kalau Anda korupsi tapi uang itu beredar di masyarakat it's fine. Sekarang nih korupsi ada dua. Satu ditaruh di bunker dalam tanah, yang kedua uangnya ditaruh di luar negeri," tambahnya.
Gema membandingkan efektivitas hukuman mati di sejumlah negara. Ia menyebut China, Vietnam, dan Iran punya hukuman mati, tapi indeks persepsi korupsinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
"Kalau kita lihat China itu punya hukuman mati, Vietnam hukuman mati, Iran hukuman mati. Tapi indeksnya China berapa 43, Indonesia 34. Jadi artinya hukuman mati di China itu jauh-jauh amat. Selisih 9. Vietnam 41," jelasnya.
Sebaliknya, negara seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura tidak pakai hukuman mati tapi tata kelolanya baik dan indeks korupsinya rendah.
"Berarti sebenarnya masalahnya adalah mentality. Kembali ke SDM. Jadi ini tidak bisa hanya sekedar hukuman mati karena that's not solve the problem," pungkas Gema.
