SELAKSA.ID — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana perampingan besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menargetkan jumlah BUMN dipangkas dari 1.074 menjadi paling banyak 300 BUMN pada 31 Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang digelar di Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2026).
"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegas Prabowo.
Ia mengaku kaget setelah Danantara melakukan pendataan dan menemukan ada 1.074 BUMN. Sebagian BUMN bahkan memiliki anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074 dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap," katanya.
Bentuk Pengadilan Ad Hoc dan Beri Peluang Amnesti
Prabowo menyebut perlu ada langkah hukum khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN selama ini. Ia bahkan mewacanakan pembentukan pengadilan ad hoc.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," ujarnya.
Namun ia juga membuka opsi lain. Prabowo akan berkonsultasi dengan DPR untuk memberi peluang "amnesti khusus" bagi yang mau mengakui kesalahan.
"Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah semuanya," kata Prabowo.
Hemat Rp50 Triliun, Target Rp70 Triliun
Presiden melaporkan hingga saat ini pemerintah telah menutup 290 BUMN. Perampingan ini disebut sebagai restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
"Hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun hanya dari gaji direksi komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas. Target kita 31 Desember harus menghemat Rp70 triliun lebih," ujarnya.
Ia membandingkan penghematan itu dengan kebutuhan rakyat. "Dengan Rp50 triliun berapa Puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," kata Prabowo.
Keuntungan BUMN Melonjak, Tak Ada Permainan Angka
Prabowo menegaskan pembenahan BUMN dilakukan dengan manajemen akal sehat dan tanpa manipulasi laporan. Hasilnya, kinerja sejumlah BUMN melonjak di semester I 2026.
Ia merinci: PT Timah untung bersih naik 900% menjadi Rp2,7 triliun. Valuasi PT Timah naik 280% dibanding Agustus 2025. PT Semen Indonesia untung naik 408,9%, PT Pupuk Indonesia naik 252,8%, PT Pertamina naik 86%, Pegadaian naik 84,4%, Pelindo naik 60,4%, dan PTPN naik 54,4%.
Garuda Indonesia juga disebut mulai pulih. "Yang pesawatnya puluhan grounded tidak bisa diperbaiki, kini kita berhasil reaktivasi. Per Juni 2026 total pesawat bertambah 20 menjadi 140 pesawat," katanya.
Secara keseluruhan, keuntungan BUMN tahun 2025 mencapai Rp326 triliun, naik 75,3% dari 2024. Dividen yang disetor mencapai Rp142,3 triliun, naik 67%.
"Ini adalah keuntungan tanpa permainan angka," tegasnya.
Jika dikurangi PMN, dividen bersih 2024 sebesar Rp53 triliun naik menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160%. Proyeksi 2026 dividen bisa mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Bentuk PT DSI untuk Awasi Ekspor Komoditas
Prabowo juga mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI pada 20 Mei 2026 sebagai pintu tunggal monitoring ekspor komoditas strategis.
"Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di Pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kg, sementara harga di Rotterdam Belanda Rp27.000 per kg. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita," jelasnya.
DSI mulai beroperasi 1 Juni 2026 dengan 3 komoditas: batu bara, kelapa sawit, dan besi baja. Dalam 2 bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari lebih 6.000 transaksi.
"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga," kata Prabowo.
Ke depan DSI akan mengawasi 50 pelabuhan di 25 provinsi dan mencakup semua komoditas ekspor strategis.
Apresiasi Tim Danantara dan Perintah ke TNI-Polri
Prabowo memberikan penghargaan khusus kepada pimpinan Danantara dan tim ekonomi. Ia juga menyinggung penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung akhir tahun lalu.
"Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Untuk apa negara kasih pangkat kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini," ujarnya.
Ia meminta TNI, Polri, dan Bea Cukai tidak mentolerir penyelundupan.
"Kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat walaupun kadang-kadang pahit," pungkas Prabowo.
