SELAKSA.ID Ambon — Parade Merah Putih sepanjang 81 meter yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menuai beragam tanggapan. Pemerintah menyebut kegiatan tersebut sebagai simbol nasionalisme dan semangat persatuan. Namun, sejumlah kalangan menilai agenda itu lebih bersifat seremonial dibanding mencerminkan keberhasilan memperjuangkan kepentingan strategis Maluku di tingkat nasional.
Kritik tersebut mengemuka karena berbagai program strategis yang selama bertahun-tahun dijanjikan bagi Maluku dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di antaranya pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port (ANP), Maluku Integrated Port (MIP), hingga pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang belum memperoleh kepastian pengesahan.
Program-program tersebut sejak lama dipandang sebagai fondasi transformasi ekonomi Maluku. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan, menurunkan biaya logistik, membuka investasi, serta mempercepat pembangunan wilayah kepulauan. Namun, hingga kini manfaatnya dinilai belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Selain itu, belum terealisasinya usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada A. M. Sangadji juga menjadi salah satu sorotan. Sebagian masyarakat memandang pengakuan terhadap tokoh sejarah Maluku merupakan bagian dari perjuangan pemerintah daerah di tingkat nasional.
Salah seorang anak muda Maluku, Fadel Rumakat, turut menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku. Menurutnya, kedekatan gubernur dengan pemerintah pusat seharusnya dapat diterjemahkan menjadi keberhasilan menghadirkan kebijakan dan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Selama lebih dari dua tahun masa kepemimpinan, masyarakat belum melihat satu pun program strategis yang benar-benar berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat Maluku. Yang lebih banyak terdengar justru narasi dan janji-janji besar, sementara realisasi di lapangan masih sangat minim," kata Fadel Rumakat.
Fadel menilai masyarakat berhak mengukur keberhasilan pemerintah dari hasil yang benar-benar dirasakan, bukan dari banyaknya kegiatan seremonial.
Bagi saya, yang dibutuhkan masyarakat bukan cerita besar atau janji besar. Yang dibutuhkan adalah eksekusi dan hasil nyata. Kalau yang ditawarkan hanya narasi besar tanpa realisasi, masyarakat tentu berhak memberikan kritik. Istilah 'kewel' yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bentuk kekecewaan sebagian warga terhadap minimnya capaian yang mereka rasakan," ujarnya.
Ia juga menyoroti belum adanya kemajuan yang dinilai berarti dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi Maluku. Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis yang besar, Maluku membutuhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat yang harus diperjuangkan secara serius oleh pemerintah daerah.
Memperjuangkan keadilan fiskal bagi Maluku saja belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Padahal, itulah salah satu kebutuhan mendasar daerah ini agar mampu mengejar ketertinggalan pembangunan. Kepemimpinan seharusnya diukur dari keberhasilan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar simbol dan seremoni," kata Fadel.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait kritik tersebut. Sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, penjelasan dari pihak pemerintah diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai capaian, tantangan, dan langkah yang telah dilakukan dalam mengawal berbagai program strategis bagi Maluku.
