SELAKSA.ID - Pemerintah menyampaikan dukacita mendalam atas bencana di Nusa Tenggara Timur serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera dan sejumlah daerah lain. Negara disebut telah hadir sejak hari pertama kejadian bersama pemerintah daerah, TNI, Polri dan relawan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakom dalam konferensi pers, Senin 31 Agustus 2026.
"Kami ingin menegaskan bahwa negara hadir sejak hari pertama kejadian. Pemerintah bergerak bersama pemerintah daerah TNI Polri relawan dan seluruh unsur terkait untuk menyelamatkan warga, memenuhi kebutuhan dasar, melindungi kelompok rentan serta mempercepat proses penanganan dan pemulihan," ujarnya.
Pemerintah juga memastikan pendampingan tidak berhenti di masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan.
Ekspor Beras ke Malaysia 1.000 Ton, Stok Nasional Aman hingga Mei 2027
Pemerintah mengumumkan Indonesia baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor perdana 1.000 ton beras premium. Potensinya bisa mencapai 200.000 ton dengan nilai Rp3,4 triliun.
"Ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat kita," kata Kepala Bakom.
Ia menegaskan ekspor tidak akan mengganggu kebutuhan domestik. Berdasarkan proyeksi FAO, produksi beras Indonesia 2026-2027 mencapai 38,6 juta ton, naik 4,6 juta ton dari 2024-2025. Dengan konsumsi domestik sekitar 31 juta ton, stok beras nasional saat ini 5,2 juta ton dan dipastikan aman hingga Mei 2027.
"Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen beras besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa pangan lain tengah tersandung," jelasnya.
Penataan Status Guru: P3K Paruh Waktu Jadi P3K Januari 2027
Di bidang pendidikan, pemerintah melanjutkan penataan kesejahteraan guru sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Beberapa kebijakan yang berjalan: peningkatan tunjangan guru non ASN, tunjangan sebesar gaji pokok untuk guru ASN, dan beasiswa D4/S1 bagi guru.
Terkait status kepegawaian, hasil finalisasi dengan DPR RI diumumkan 26 Agustus 2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan tiga poin kesepakatan:
1. Guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh melalui mekanisme pengalihan yang diusulkan instansi, berlaku mulai Januari 2027.
2. Guru P3K diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru mulai awal 2027. "Mekanismenya adalah melalui seleksi bukan pengangkatan otomatis. Bagi yang belum berhasil statusnya tetap sebagai P3K."
3. Status kepegawaian guru akan ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan penatausahaan dan penganggaran akan diatur lebih lanjut.
Pemerintah juga membuka pengadaan guru baru bagi pelamar umum untuk memenuhi kekurangan guru secara nasional.
"Ketika guru memiliki kepastian, pendidikan akan semakin kuat dan ketika pendidikan semakin kuat Indonesia akan melangkah semakin maju," tegasnya.
Groundbreaking PLTS 100 GW: Langkah Nyata Transisi Energi
Pemerintah memulai langkah besar ketahanan energi melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya / PLTS 100 GW. Groundbreaking tahap pertama 5,3 GWp di 14 lokasi 6 provinsi telah dilakukan Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2026, dengan pusat kegiatan di Jembrana, Bali.
Program ini ditargetkan menghemat Rp73,9 triliun per tahun, menekan emisi 140,16 juta ton CO2, dan membuka 5,5 juta lapangan kerja. Kebutuhan investasi mencapai Rp11.140 triliun.
"Program PLTS 100 GWp menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil," ujarnya.
Pemerintah ingin membangun ekosistem energi surya nasional dari hulu ke hilir, termasuk menjangkau wilayah 3T dan mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Di akhir, pemerintah mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan gotong royong. "Pemerintah akan terus bekerja dengan cepat terukur dan penuh kepedulian dalam merespon setiap persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh kita semua," tutupnya.
