Menurut Iwan, kedua kebijakan tersebut bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan representasi dari arah baru kebijakan energi nasional yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.
“Peluncuran B50 dan dimulainya pembangunan Blok Masela menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo tidak hanya berbicara mengenai kedaulatan energi, tetapi menghadirkannya melalui kebijakan yang konkret. Ini adalah bentuk political will yang kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus mengoptimalkan potensi energi nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Iwan.
IPR menilai implementasi B50 akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain menekan impor solar dan memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut juga meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan jutaan petani sawit di berbagai daerah.
Di sisi lain, pembangunan Blok Masela dengan nilai investasi yang mencapai sekitar Rp355 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pasokan energi nasional sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
“Blok Masela bukan hanya proyek migas. Ini adalah instrumen strategis untuk memperkuat keamanan energi, membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, mendorong investasi jangka panjang, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iwan menilai kedua agenda strategis tersebut memperlihatkan paradigma pembangunan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kepentingan nasional (national interest) dengan menempatkan energi sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi, geopolitik, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, negara yang memiliki kemandirian energi akan memiliki ruang gerak yang jauh lebih kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun gejolak geopolitik internasional.
“Di tengah ketidakpastian global, perang dagang, serta fluktuasi harga energi dunia, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan strategis. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan sektor energi harus menjadi prioritas nasional karena energi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
IPR juga menilai keberhasilan agenda kemandirian energi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.
“Political will Presiden sudah sangat jelas. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan secara profesional, transparan, tepat waktu, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan harus diukur bukan hanya dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, terciptanya lapangan kerja, serta menguatnya daya saing nasional,” tegas Iwan.
Sebagai lembaga kajian politik dan kebijakan publik, Indonesia Political Review memandang bahwa peluncuran B50 dan pembangunan Blok Masela akan menjadi salah satu warisan kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo apabila mampu dikawal secara konsisten hingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Visi Indonesia sebagai negara maju tidak mungkin dicapai tanpa kemandirian energi. Karena itu, langkah Presiden Prabowo melalui implementasi B50 dan percepatan pembangunan Blok Masela patut diapresiasi sebagai kebijakan strategis yang memperkuat kedaulatan bangsa sekaligus menunjukkan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Iwan.[]
