 | ||
| Daelami Abdullah Saepudin S.Sos | Media Digital Lapmi PB HMI |
Dalam kehidupan bernegara, rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai membangun narasi, tetapi juga pemimpin yang berani menghadapi persoalan. Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari seberapa ramai pemberitaan tentang kekuasaan, melainkan dari seberapa nyata persoalan masyarakat diselesaikan.
Belakangan ini, ruang publik kembali diramaikan oleh isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu tersebut tentu serius dan harus diusut apabila memang terjadi. Penyadapan terhadap kepala negara menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan negara. Namun, di tengah ramainya pemberitaan tersebut, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah perhatian publik sedang tersedot pada satu drama politik, sementara berbagai persoalan bangsa lainnya justru semakin kehilangan ruang pembahasan?
Narasi inilah yang kemudian menarik untuk dibaca melalui istilah “Drama Sekolam Prabowo-Gibran”.
Istilah ini bukan sekadar sindiran terhadap hubungan politik presiden dan wakil presiden, melainkan gambaran tentang bagaimana panggung kekuasaan dapat menjadi pusat perhatian, sementara persoalan rakyat menunggu penyelesaian.
Rakyat Berhadapan dengan Persoalan yang Jauh Lebih Mendesak
Sementara panggung politik dipenuhi pembicaraan mengenai penyadapan, rakyat masih berhadapan dengan berbagai persoalan yang dampaknya dirasakan secara langsung.
Pertama, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Karhutla bukan sekadar persoalan pohon yang terbakar atau lahan yang menghitam. Di dalamnya terdapat persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, hilangnya mata pencaharian, hingga dugaan kelalaian dalam pengawasan pengelolaan lahan.
BNPB mencatat 274 kejadian karhutla sepanjang September 2026 di 32 provinsi. Bahkan, hingga 1 November 2026, luas lahan yang terdampak karhutla masih tercatat sekitar 742 hektare. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan.
Pertanyaannya, seberapa besar perhatian pemerintah terhadap akar persoalan karhutla? Bagaimana pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi lahan? Siapa yang bertanggung jawab ketika kebakaran berulang kali terjadi?
Kedua, tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Rakyat tidak hidup dari pernyataan politik. Rakyat hidup dari penghasilan, pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah berbagai klaim mengenai ketahanan ekonomi nasional, pemerintah tetap perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam angka statistik belum tentu menggambarkan kondisi seluruh rumah tangga.
Ketika harga kebutuhan pokok menjadi beban, pendapatan tidak selalu sebanding dengan pengeluaran, dan kesempatan ekonomi semakin kompetitif, masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka.
Ketiga, persoalan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan buruh.
Persoalan pekerjaan bukan hanya tentang angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan, kepastian kontrak, kelayakan upah, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan masa depan pekerja.
Penurunan angka pengangguran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pekerja juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat memang memiliki pekerjaan, tetapi belum memperoleh kehidupan yang layak dari pekerjaan tersebut.
Keempat, persoalan lingkungan, bencana, dan ketimpangan pembangunan.
Banjir, kekeringan, tanah longsor, kerusakan lingkungan, serta berbagai persoalan tata kelola sumber daya alam merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan konferensi pers.
Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar narasi keberhasilan pembangunan.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan yang patut diajukan: mengapa ruang publik begitu mudah dipenuhi kegaduhan politik, sementara persoalan-persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat membutuhkan perhatian terus-menerus?
Drama Penyadapan dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Kini kita kembali pada persoalan penyadapan Presiden Prabowo dan polemik ijazah Gibran.
Dugaan penyadapan harus diusut secara hukum. Namun, penyelesaiannya tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan persoalan lain. Begitu pula polemik dokumen pendidikan Gibran yang telah menjadi perhatian publik dan mendapatkan proses pemeriksaan hukum.
Perkembangan putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran semakin memperkuat alasan bagi masyarakat untuk meminta penjelasan. Namun, proses hukum harus tetap dihormati dan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik.
Di tengah perkembangan tersebut, publik patut mempertanyakan sikap Presiden Prabowo. Bukan untuk meminta presiden mengintervensi proses hukum, melainkan untuk mengetahui bagaimana komitmen pemerintah dalam menjunjung transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pejabat publik.
Jika pemerintah mampu memberikan perhatian besar terhadap isu penyadapan, mengapa keterbukaan mengenai polemik yang menyangkut wakil presiden juga tidak menjadi perhatian yang sama?
Jangan Biarkan Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Kita tidak sedang mengatakan bahwa isu penyadapan sengaja diciptakan untuk menutupi persoalan lain. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti. Namun, kita berhak mengkritisi bagaimana sebuah isu dapat mendominasi ruang publik hingga persoalan lain berpotensi kehilangan perhatian.
Di sinilah pentingnya menjaga daya kritis masyarakat.
Jangan sampai rakyat terus disuguhi drama politik, sementara harga kebutuhan pokok, daya beli, lapangan pekerjaan, karhutla, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat hanya menjadi catatan pinggir dalam agenda kekuasaan.
Prabowo-Gibran bukan sekadar pasangan yang memenangkan kontestasi politik. Keduanya memegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan drama yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan jawaban, keberanian mengambil tanggung jawab, dan penyelesaian persoalan.
Jangan sampai ketika rakyat bertanya tentang ekonomi, yang dijawab justru penyadapan. Ketika rakyat bertanya tentang lingkungan, yang disuguhkan justru panggung politik. Ketika rakyat bertanya tentang transparansi pejabat, yang muncul justru keheningan.
Pada akhirnya, yang harus menjadi pusat perhatian dalam sebuah negara demokrasi bukanlah kegaduhan di lingkaran kekuasaan, melainkan kehidupan rakyat yang berada di luar lingkaran tersebut.
Sebab, negara ini bukan milik Prabowo, bukan milik Gibran, dan bukan pula milik kelompok politik tertentu. Negara ini milik rakyat. Kekuasaan boleh berganti, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh berhenti.
