Dalam acara tersebut, pria asal minang dengan gaya bicara santai menjawab persoalan yang disinggung wakil BEM UI fatimah Azzahra terkait eksistensi MBG yang masih problematik.
Hasan nasbi menjawab program MBG sedang dievaluasi secara radikal. Dia juga menegaskan orang yang diberikan tanggung jawab baru memimpin BGN sedang melakukan moraturium.
"Tadi pertanyaan tentang MBG, ini dievaluasi, dan evaluasinya sangat radikal." Kepala BGN yang baru akan moraturium," ungkapnya.
Pria yang menjadi peneliti literatur tan malaka itu menambahkan bahwa sejak ada SPPG fiktif yang baru-baru ini jadi problem hukum di kejaksaan oleh Tony sanjaya, hasan optimis tidak akan ada penambahan dapur dan memastikan kedepannya untuk menargetkan kualitas seperti ekspektasi bersama dan sedang menghemat anggaran.
"Tidak ada penambahan dapur, akan fokus pada kualitas yang memang diinginkan sejak awal dan penghematan anggaran diperkirakan 100 T," ujarnya.
Pria dengan kepala semi plontos tersebut juga mengukapkan pihak-pihak sekolah yang tidak mau menerima MBG diperbolehkan, bahwa hal itu pada dasarnya hak sekolah.
"Tapi, kali ini sekolah-sekolah boleh tolak MBG, misalnya mereka tidak ingin dapat MBG. Enggak papa karena itu hak. Hak boleh dipake, boleh tidak diambil," ungkapnya.
Dia blak-blakan terkait tuntutan mahasiswa yang meminta MBG dihentikan. Menurutnya hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena program MBG merupakan pilihan rakyat.
"Kalau misalnya dibilang hentikan MBG, maka saya mau mengajak anda melihat lebih luas lagi, putar lagi 360 derajat. Ketika Pilpres calon nomor satu, nomor dua, nomor tiga tampil dengan proposal masing-masing. Mereka lagi tender di masyarakat, ide saya mau ikut tender ini. Dan nggak ada yang disembunyikan dari MBG ditaruh didepannya tender. Kebetulan peserta tender ini dapat aproval paling banyak dari masyarakat," ungkapnya.
Hasan Nasbi mengakui pada tahap pelaksanaan program triliunan perhari tersebut ada masalah, akan tetapi dari masalah-masalah ini, dia berharap kepada semua elemen masyarakat untuk memperbaiki bersama.
"Ketika implementasinya ada problem, ayo kita perbaiki sama-sama. Jadi pemerintah tidak menutup diri dari perbaikan," ungkapnya.
