SELAKSA.ID Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyayangkan langkah ketua BEM nonaktif Universitas bungkarno yang mengaku menerima uang sogokan terkait demo menuntut perbaikan ekonomi negara.
Selain itu juga guru besar tata negara tersebut meminta presiden Prabowo siapa yang dituding sebagai pihak yang membayar aksi demo.
"Yang dibayar siapa? Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini, yang diduga bukan orang swasta, orang dalam kan, iyakakan? Tapi nggak tahu mestinya. Umumkan saja seh yang dibayar, siapa yang bayar. Umumkan saja terang-terangan," ungkapnya di Sleman Yogyakarta (25/6/2026).
Menurutnya, posisi mahasiswa yang demo sudah jelas telah menunjukkan letak kesalahan kebijakan pemerintah. Sebaliknya menurut Mahfud MD, ketika mahasiswa salah, apa yang mesti diperbaiki.
"Mahasiswa kan sudah jelas menunjukkan ini kesalahan kebijakan pemerintah, kalau disebut mahasiswa dibayar siapa yang mau diperbaiki," ujarnya.
Sementara itu, guru besar asal madura itu menyayangkan jika mahasiswa menerima uang Rp, 20 juta sebab dinilai keluar dari arus utama perjuangan teman-temannya sesama aktivis.
Dia juga menceritakan perjuangannya saat jadi mahasiswa, bahwa kasus serupa sering pada setiap zaman. Profesor hukum itu berharap kepada mahasiswa agar tidak cerai berai, seperti ada gerakan BEM tandinga, dan perjuangan harus dilakukan secara objektif.
"Sangat menyedihkan kalau mahasiswa mau dibayar, meskipun disetiap waktu selalu ada kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan mahasiswa. Sejak saya dulu ada mahasiswa yang merangkap intel, bahkan banyak intel-intel merangkap mahasiswa," sambutnya.
Selain itu juga guru besar tata negara tersebut meminta presiden Prabowo siapa yang dituding sebagai pihak yang membayar aksi demo.
"Yang dibayar siapa? Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini, yang diduga bukan orang swasta, orang dalam kan, iyakakan? Tapi nggak tahu mestinya. Umumkan saja seh yang dibayar, siapa yang bayar. Umumkan saja terang-terangan," ungkapnya di Sleman Yogyakarta (25/6/2026).
Menurutnya, posisi mahasiswa yang demo sudah jelas telah menunjukkan letak kesalahan kebijakan pemerintah. Sebaliknya menurut Mahfud MD, ketika mahasiswa salah, apa yang mesti diperbaiki.
"Mahasiswa kan sudah jelas menunjukkan ini kesalahan kebijakan pemerintah, kalau disebut mahasiswa dibayar siapa yang mau diperbaiki," ujarnya.
Sementara itu, guru besar asal madura itu menyayangkan jika mahasiswa menerima uang Rp, 20 juta sebab dinilai keluar dari arus utama perjuangan teman-temannya sesama aktivis.
Dia juga menceritakan perjuangannya saat jadi mahasiswa, bahwa kasus serupa sering pada setiap zaman. Profesor hukum itu berharap kepada mahasiswa agar tidak cerai berai, seperti ada gerakan BEM tandinga, dan perjuangan harus dilakukan secara objektif.
"Sangat menyedihkan kalau mahasiswa mau dibayar, meskipun disetiap waktu selalu ada kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan mahasiswa. Sejak saya dulu ada mahasiswa yang merangkap intel, bahkan banyak intel-intel merangkap mahasiswa," sambutnya.
