SELAKSA.ID Merauke - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk kembali merefleksikan makna kemerdekaan melalui tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Menurut Annas Fitrah Akbar, Peneliti MPSI (Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia), tema tersebut memiliki pesan yang sangat kuat karena menggambarkan sebuah rangkaian pembangunan: persatuan sebagai fondasi, kedaulatan sebagai kekuatan, kesejahteraan sebagai tujuan, dan Indonesia maju sebagai cita-cita bersama.
“Tema ini jangan berhenti sebagai slogan seremonial setiap tanggal 17 Agustus. Tema ini harus menjadi alat untuk mengukur apakah pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Annas (17/08/26).
Persatuan Harus Dibangun melalui Kepercayaan
Annas menilai, kata “bersatu” tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai persatuan politik atau tuntutan agar seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama.
Persatuan yang kuat justru lahir dari kepercayaan, dialog, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
“Persatuan tidak boleh dibangun dengan memaksa perbedaan menjadi seragam. Persatuan harus dibangun dengan kemampuan negara mengelola perbedaan secara adil,” katanya.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ruang dialog antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Annas, istilah “berdaulat” juga perlu diperluas. Kedaulatan bukan hanya menyangkut pertahanan, wilayah, dan politik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat menentukan masa depan ekonominya.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
“Kedaulatan negara akan semakin kuat ketika rakyat merasa memiliki negara dan memiliki ruang untuk menentukan masa depannya,” ujarnya.
Untuk itu, pembangunan perlu didukung transparansi, perlindungan hak masyarakat adat, partisipasi publik, penguatan ekonomi lokal, serta mekanisme pengawasan sosial terhadap proyek pembangunan.
Annas mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi belum otomatis menunjukkan kesejahteraan rakyat.
Sebuah proyek dapat menghasilkan investasi besar dan pembangunan infrastruktur, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat di sekitar proyek memperoleh manfaat nyata.
Menurutnya, setiap proyek pembangunan perlu dievaluasi melalui sejumlah indikator, antara lain penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal; peningkatan pendapatan masyarakat; akses pendidikan dan kesehatan; keterlibatan pemuda dan perempuan; perlindungan masyarakat adat; keberlanjutan lingkungan; serta potensi konflik sosial yang muncul maupun yang berhasil dikurangi.
“Proyek pembangunan bukan tujuan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan. Karena itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kualitas hidup masyarakat,” tegas Annas.
Lebih lanjut, Annas menilai konsep “Indonesia Maju” tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, teknologi, atau pembangunan fisik.
Kemajuan harus dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia dan Papua.
“Indonesia maju bukan hanya ketika pusat-pusat ekonomi tumbuh cepat. Indonesia maju adalah ketika masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Papua, mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, keamanan, perlindungan lingkungan, dan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya,” jelasnya.
Dalam konteks Papua, tema HUT RI ke-81 menurut Annas dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali hubungan antara pembangunan, masyarakat, dan negara.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak pembangunan yang telah dilakukan, tetapi juga apakah pembangunan tersebut telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi, mengurangi konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan Orang Asli Papua.
“Kalau kita ingin berbicara tentang Indonesia maju, maka Papua harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan itu. Kemajuan Indonesia tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Annas menawarkan satu kerangka sederhana untuk menerjemahkan tema HUT RI ke-81 menjadi agenda pembangunan.
Menurutnya, kerangka tersebut dapat digunakan pemerintah maupun pemangku kepentingan untuk mengevaluasi apakah pembangunan benar-benar berjalan sesuai semangat kemerdekaan.
“Indonesia maju tidak cukup dibuktikan dengan seberapa cepat negara membangun, tetapi seberapa banyak rakyat yang merasa ikut memiliki, menikmati, dan menentukan arah pembangunan.”
Pada momentum HUT ke-81 RI ini, Annas mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan kemerdekaan sebagai proses yang terus diperjuangkan melalui pembangunan yang inklusif, adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat dan menentukan masa depannya.”
Annas Fitrah Akbar
Peneliti MPSI – Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia
