SELAKSA.ID — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Khodari, menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers di Gedung Bakom RI, Jakarta, Rabu (20/8/2026) yang dikutip dari akun YouTube BAKOM RI.
Menurut Khodari, indikator makro dan penilaian lembaga internasional menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih solid.
"Di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi fundamental ekonomi Indonesia adalah menunjukkan ketahanan yang kuat," ujarnya.
"Salah satu lembaga rating Standard and Poor’s memberikan penilaian triple B dengan outlook stable untuk kinerja ekonomi kita. Demikian juga pada saat penerbitan global bond, China rating juga memberikan triple A yang merupakan rating tertinggi," tambahnya.
APBN Disebut Alat Perjuangan Bangsa,
Qodari menekankan posisi APBN tidak hanya sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi instrumen strategis negara.
"APBN bukan sekedar dokumen anggaran tahunan. Itu adalah alat perjuangan bangsa, instrumen negara untuk melindungi rakyat, memperkuat kondisi pembangunan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi," katanya.
Ia menyebut dalam RAPBN 2027, kebijakan fiskal akan dijalankan dengan tiga peran utama.
"Kebijakan fiskal dan APBN itu sebagai shock absorber, sebagai agent of development dan mempertahankan fiscal sustainability," jelasnya.
Fokus Belanja: SDM, Layanan, dan Daya Beli
Untuk 2027, pemerintah memfokuskan belanja pada program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat.
"Belanja difokuskan untuk mendukung pencapaian target RPJPN 2027, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas SDM dan menjaga daya beli masyarakat," kata Khodari.
Sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda disebut akan menjadi motor belanja.
*Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah*
Khodari juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program nasional berjalan efektif sampai ke desa.
"Sinergi kebijakan pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan layanan publik terutama untuk melakukan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan dasar publik," tegasnya.
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,40% dari PDB, lebih rendah dari outlook 2026 di level 2,80%. Dengan pertumbuhan ekonomi ditarget 6% dan inflasi 2,5%, Khodari menyebut APBN akan menjadi penopang utama untuk mewujudkan visi "tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat".
