 |
| Sumber: Instagram muhammad Arsy Jailolo |
Menurut Arsy yang juga Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, capaian penyelesaian sekitar 14.000 kasus melalui mediasi tersebut tidak hanya mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi anggaran negara.
Kementerian Hukum mencatat, mekanisme Posbankum tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 1,2 triliun jika dibandingkan apabila seluruh perkara dilanjutkan ke proses peradilan formal.
"Penghematan Rp 1,2 triliun tentu patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran negara dapat berjalan beriringan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Anggaran yang tidak perlu terserap untuk proses perkara dapat dijaga dan dialihkan untuk kebutuhan negara yang lebih produktif," ujar Arsy, Selasa (7/10).
Arsy menilai capaian tersebut harus menjadi momentum bagi Menteri Hukum untuk terus memperkuat reformasi pelayanan hukum. Ia mendorong agar efektivitas Posbankum diperluas ke seluruh daerah serta mencari terobosan lain yang membuat belanja negara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan keadilan.
"Capaian ini jangan berhenti pada angka Rp 1,2 triliun. Justru harus menjadi pijakan untuk melakukan efisiensi yang lebih besar ke depan. Kita dorong Menteri Hukum terus bekerja, memperkuat inovasi, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, Arsy juga mendorong efisiensi anggaran di sektor hukum dapat diperkuat melalui realisasi program amnesti oleh kementerian terkait. Menurutnya, program amnesti tahunan yang telah direncanakan perlu segera direalisasikan dengan verifikasi yang ketat dan terarah.
"Selain itu, efisiensi anggaran dapat diupayakan melalui kementerian terkait agar segera merealisasikan pemberian amnesti sebagaimana yang telah direncanakan dan berjalan tiap tahunnya. Program ini akan sangat bermanfaat tentunya setelah melalui proses verifikasi ketat serta terarah," tutupnya.
