 |
| Pemuda Lintas Partai |
Pemuda Bulan Bintang dan organisasi kepemudaan Partai GKSR (Gerakan Keadilan Suara Rakyat) menggelar konsolidasi di kantor DPP Partai Berkarya, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas urgensi perubahan PT dan dampaknya terhadap keadilan representasi rakyat di parlemen.
Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, Ahmad Bintang Wicaksono, mengatakan konsolidasi ini sengaja dibuat lintas partai agar pembahasan PT tidak terjebak pada kepentingan satu kelompok saja.
"Ambang batas parlemen tidak boleh dipandang hanya sebagai angka 4%. Ini menyangkut keadilan dan kedaulatan rakyat. Jangan sampai suara sah rakyat hangus hanya karena partai pilihannya tidak lolos PT," kata Bintang, Rabu.
Bintang menyinggung Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ketentuan PT 4% harus diubah sebelum Pemilu 2029 karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Dari konsolidasi tersebut, muncul wacana untuk mendorong Parliamentary Threshold 1 persen sebagai alternatif.
Menurut Bintang, angka 1% dianggap paling rasional untuk menjawab perintah MK sekaligus menjaga agar tidak ada suara yang terbuang dalam jumlah besar.
"MK meminta perubahan harus berbasis metode dan argumentasi rasional. Kami melihat 1% adalah angka yang layak dikaji serius untuk meminimalkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR," jelasnya.
Ketua Umum AMPB Partai GKSR, Reza, menambahkan bahwa gerakan ini adalah bentuk komitmen pemuda dalam mengawal demokrasi yang lebih adil dan inklusif.
Konsolidasi ini, kata Reza, menjadi bukti bahwa perbedaan partai bukan halangan bagi anak muda untuk duduk bersama memperjuangkan sistem pemilu yang lebih baik.
Pihaknya berharap, wacana PT 1% ini tidak berhenti di kalangan pemuda partai, melainkan bisa menjadi forum dialog nasional yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama merancang desain Pemilu 2029 yang lebih berkeadilan.
