Ketika Hutan Menyala, Negara Tak Boleh Pura-Pura Tuli

Sumber Instagram: Annete Ellen Mau

SELAKSA.ID Suara Aliansi perempuan dari Tugu Tani Annete Ellen Mau, Tanggal 20 oktober 2026 menandai dua tahun pemerintahan prabowo gibran. Di saat istana mungkin merayakan dengan seremoni, di tugu tani jakarta asap lain yang menyala. Bukan asap pesta, melainkan asap hutan yang membakar paru paru rakyat. Kontras inilah yang menjadi inti dari aksi hari itu.

Mahasiswa dan masyarakat sipil dari berbagai kampus memadati kawasan tersebut bukan karena kebencian, melainkan karena rasa muak yang telah lama menumpuk. Mereka membawa tulisan tulisan yang jujur dan telanjang. Ada yang menulis "menyala hutanku kemana pemerintahku?", ada yang menulis "aku berhak bernapas lega", ada yang menulis "padamkan apinya bukan suaranya", dan ada yang menulis all eyes on karhutla, hingga tulisan prabowo harus bertanggung jawab. Semua tulisan itu bila dibaca bersamaan membentuk satu tagihan atas mandat yang pernah diberikan.

Tagihan itu paling jelas terdengar dalam orasi annete ellen mau dari aliansi perempuan. Ia berteriak dengan suara bergetar, jangan kalian curi kalian rampok jangan seenaknya pajak kami kalian jajah itu mandat kami kalau kalian dipilih itu karena kami masih ada dan jangan remehkan rakyat rakyat sudah terbukti berulang ulang dapat mengambil kembali mandat itu jadi hari ini kalau rezim masih tidak punya telinga rezim masih tidak punya hati kalau rezim masih tutup mata masih berpura pura baik baik jangan diam jangan diam jangan diam rezim korupsi di ready. Kalimat yang terputus karena emosi, namun pesannya sangat utuh dan bisa dibedah secara akademik.

Pertama, soal pajak dan mandat. Teriakan jangan kalian curi kalian rampok merujuk pada kesadaran bahwa negara ini hidup dari pajak rakyat. Pajak bukanlah upeti yang bisa diambil seenaknya lalu digunakan tanpa pertanggungjawaban. 

Pajak adalah kontrak. Ketika rakyat membayar pajak namun hutan dibiarkan terbakar dan korupsi dibiarkan merajalela, maka rakyat merasa dijajah oleh pemerintahnya sendiri. Mandat yang diberikan melalui pemilu bukanlah cek kosong untuk lima tahun. Mandat itu adalah titipan yang sifatnya dinamis dan bisa diambil kembali jika penguasa mengkhianatinya. Sejarah republik ini sudah membuktikan berulang kali bahwa ketika kekecewaan menumpuk, rakyat mampu menarik kembali mandat tersebut.

Kedua, soal karhutla yang belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagi birokrasi, karhutla sering kali hanya dibaca sebagai angka hotspot, luas hektaran yang terbakar, dan indeks pencemaran udara. Namun bagi warga di sumatera dan kalimantan, itu adalah kenyataan hidup sehari hari. 

Langit yang merah, anak anak yang sesak napas karena infeksi saluran pernapasan, sekolah yang harus diliburkan, dan ibu hamil yang harus mengungsi. Maka tulisan aku bukan hanya angka menjadi kritik yang sangat epistemologis. Negara melihat statistik, rakyat merasakan penderitaan. Penetapan status bencana nasional bukan sekadar urusan administratif. 

Penetapan itu memiliki konsekuensi yuridis untuk pengerahan sumber daya nasional secara maksimal, pembukaan akses anggaran, dan yang paling penting sebagai pengakuan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya. Ironi semakin terasa ketika di satu sisi rakyat menghirup asap, di sisi lain mereka melihat narasi negara yang seolah baik baik saja. Tulisan seperti nyak asap di sana abai party di istana dan bukan bencana udahan yuk main presiden presidenan cape tau jadi rakyat menggambarkan jurang yang lebar antara penderitaan rakyat dan performa kekuasaan.

Ketiga, soal keberanian untuk tidak diam. Tuntutan yang dibawa ke tugu tani sebenarnya sangat sederhana dan terukur. Mereka meminta agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, agar perizinan dan penegakan hukum lingkungan diaudit secara transparan, agar suara warga tidak dibungkam dengan prinsip padamkan apinya bukan suaranya, dan agar pajak dikelola secara jujur tanpa korupsi. 

Peringatan "if we burn you burn with us" yang mereka bawa bukanlah ancaman kekerasan. Itu adalah hukum alam dan hukum sosial. Krisis iklim tidak mengenal batas kelas sosial. Asap yang dihirup petani di jambi pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi dan kesehatan nasional. Jika hutan terus dibiarkan terbakar demi kepentingan segelintir korporasi, maka yang akan terbakar selanjutnya adalah legitimasi rezim itu sendiri.

Aksi di tugu tani pada dua puluh oktober bukanlah akhir dari gerakan. Ia adalah pengingat dan alat ukur. Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk menilai apakah sebuah rezim masih memiliki telinga untuk mendengar dan hati untuk merasakan. Jika rezim masih memilih untuk tutup mata dan berpura pura semuanya baik baik saja, maka jawaban yang tersisa bagi warga negara adalah satu hal yang terus diteriakkan hari itu, jangan diam.