 |
| Kobakom RI, Dr. Syahganda Nainggolan |
Pemandangan tersebut bukan tampilan di atas panggung seremoni dan lewat siaran pers satu arah. Tapi sebuah ruang yang tercipta dari ruang satu arah.
Pembicaraan ini hadir dalam tema besar, yaitu ancaman PHK, pesangon, upah minimum, hak pekerja perempuan, hingga status pengemudi ojek online yang sampai hari ini masih menggantung antara mitra dan pekerja.
Ini adalah daftar masalah paling nyata yang dirasakan rakyat kecil setiap hari. Masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan jargon dan statistik pertumbuhan ekonomi.
Mendengar Bagian Setengah Solusi
Dalam unggahan akun Instagram KOBAKOM RI ada kalimat kunci yang perlu dihidenline:
"Bakom hadir bukan hanya untuk menyampaikan suara pemerintah kepada rakyat, tetapi juga membawa keresahan dan harapan rakyat kepada pemerintah."
Selama ini, fungsi komunikasi pemerintah sering dipahami secara sempit: bagaimana agar kebijakan pemerintah terlihat bagus di media. Padahal fungsi yang lebih mulia adalah sebaliknya, menjadi saluran agar keresahan rakyat sampai ke meja pengambil kebijakan, tanpa dipelintir, tanpa disensor.
Dialog dengan serikat buruh ini adalah bukti bahwa Bakom sedang mencoba menggeser paradigma itu. Dari pemerintah yang hanya bicara, menjadi pemerintah yang mau mendengar.
Dan mendengar itu bukan pekerjaan pasif. Mendengar adalah bentuk keberpihakan. Karena ketika negara mau mendengar buruh, negara sedang mengakui bahwa buruh bukan sekadar angka dalam data ketenagakerjaan, tapi manusia yang punya keluarga, punya cicilan, punya masa depan yang dipertaruhkan.
Tiga Tuntutan Buruh yang Tidak Boleh Diabaikan
Pertama, kepastian soal PHK dan pesangon. Di tengah gelombang efisiensi perusahaan dan digitalisasi, ancaman PHK menjadi momok paling menakutkan. Buruh tidak menolak perubahan, tapi mereka menuntut keadilan dalam perubahan. Jika PHK tidak bisa dihindari, maka pesangon harus adil dan tidak boleh ditawar dengan alasan perusahaan merugi.
Kedua, upah yang layak dan hak pekerja perempuan. Kenaikan rata-rata upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025 yang ditegaskan Bakom sebagai perhatian Presiden Prabowo Subianto adalah langkah yang patut diapresiasi. Tapi upah bukan hanya soal angka. Ia soal daya beli, soal harga sembako, soal biaya sekolah anak. Begitu juga hak pekerja perempuan, mulai dari cuti melahirkan hingga perlindungan dari kekerasan di tempat kerja, tidak boleh dianggap sebagai beban, tapi sebagai hak dasar.
Ketiga, status pengemudi ojek online dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ini adalah PR besar. Jutaan pengemudi ojek online hari ini bekerja tanpa kepastian hukum yang jelas. Mereka bukan buruh, tapi juga bukan pengusaha. Mereka berada di ruang abu-abu yang membuat mereka rentan. Harapan serikat pekerja agar UU Pelindungan Ketenagakerjaan segera ditindaklanjuti dengan melibatkan pekerja dalam penyusunan aturan turunannya adalah harapan yang sangat rasional. Jangan sampai aturan dibuat tanpa melibatkan mereka yang akan diatur.
Dialog Bukan Tujuan Akhir
Tentu, kita tidak boleh terlalu cepat bertepuk tangan. Dialog yang baik adalah dialog yang berujung pada kebijakan. Jika setelah dialog ini tidak ada tindak lanjut, maka dialog hanya akan menjadi foto bersama yang manis di media sosial.
Tantangan Bakom sekarang adalah memastikan suara buruh yang sudah didengar itu benar-benar sampai ke Presiden, ke Menaker, ke DPR, dan berubah menjadi aturan yang melindungi.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan seberapa banyak siaran pers yang diterbitkan, tapi seberapa banyak keresahan rakyat yang berhasil diubah menjadi solusi.
Jika Bakom konsisten menjadi jembatan itu, maka pemerintah tidak hanya sedang berkomunikasi. Ia sedang membangun kepercayaan.
Dan kepercayaan adalah modal paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan anggaran komunikasi sebesar apa pun.
