Ia menilai penanganan pascabencana masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari kualitas pembangunan hunian sementara (Huntara), penyaluran bantuan rumah rusak, hingga dugaan intimidasi terhadap warga yang mengungkap kondisi di lapangan. Karena itu, ia mendesak agar kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) di wilayah bencana dievaluasi secara menyeluruh.
"Negara tidak boleh hanya hadir melalui kunjungan, laporan administratif, dan seremoni penyerahan bantuan. Negara harus hadir dalam bentuk keselamatan, perlindungan, keadilan, dan pemulihan kehidupan masyarakat," tegas Al Marif.
Desak Audit Huntara yang Roboh
Salah satu sorotan utama adalah robohnya bangunan Huntara pascagempa susulan magnitudo 5,3 pada 21 September 2026. Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh dianggap angin lalu dan harus diaudit secara teknis dan independen.
Audit tersebut harus mencakup pemeriksaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi konstruksi, kualitas material, rekanan pelaksana, hingga fungsi pengawasan di lapangan.
"Jangan sampai bangunan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menimbulkan ketakutan baru. BNPB harus membuka proses pembangunannya secara transparan. Jika ada ketidaksesuaian spesifikasi atau penyimpangan anggaran, harus diproses hukum. Keselamatan korban tidak boleh kalah oleh kepentingan proyek," ujarnya.
Soroti Dugaan Intimidasi
Al Marif juga menyoroti beredarnya video seorang pemuda yang memperlihatkan kondisi Huntara yang rusak, yang kemudian diduga mendapat intimidasi hingga diminta membuat video klarifikasi.
Ia menegaskan, jika dugaan intimidasi itu benar terjadi, maka itu merupakan pelanggaran serius. Warga yang menyampaikan pengaduan secara damai harus dilindungi, bukan ditekan.
"Jika benar ada tekanan terhadap pemuda tersebut, ini persoalan serius. Kami mendesak dugaan keterlibatan oknum petugas BNPB maupun BIN diperiksa secara objektif dengan bukti-bukti digital dan saksi yang relevan. Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, harus ada sanksi tegas," katanya.
Ia juga meminta BIN memberikan klarifikasi terkait mandat dan peran personelnya di wilayah bencana. Keterlibatan aparat intelijen, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik dan pengaduan masyarakat.
Bantuan Rumah Rusak Harus Transparan
Selain Huntara, penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga diminta untuk dievaluasi. Pemerintah diminta membuka secara transparan dasar penetapan kategori kerusakan, besaran nilai bantuan, jenis material, dan mekanisme verifikasi penerima.
"Jangan hanya menghitung berapa banyak material yang disalurkan. Ukur keberhasilan dari berapa banyak rumah warga yang benar-benar pulih secara aman dan layak. Jika mekanismenya tidak sesuai kebutuhan, harus diperbaiki," tegasnya.
Tuntut Pertanggungjawaban
Atas rentetan persoalan tersebut, MD KAHMI Manggarai Timur menyampaikan sejumlah desakan:
1. BNPB RI melakukan evaluasi total penanganan pascagempa Flores dan membuka hasil audit teknis Huntara kepada publik.
2. BIN memberikan klarifikasi terkait keterlibatan personel di lokasi bencana dan memeriksa dugaan pelanggaran.
3. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan anggaran Huntara dan bantuan pascabencana berdasarkan bukti.
4. Menjamin perlindungan bagi warga yang menyampaikan pengaduan dan kritik secara damai.
"Kami tidak ingin penderitaan masyarakat Flores hanya menjadi angka dalam laporan. Masyarakat kehilangan rumah dan masih trauma, mereka menggantungkan harapan pada negara. Jangan biarkan harapan itu dihancurkan oleh pengawasan yang lemah atau tindakan yang membuat warga takut menyampaikan kebenaran," ungkapnya.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk mendesak evaluasi, audit, hingga pencopotan jabatan pihak-pihak yang terbukti gagal menjalankan tugas dan menyalahgunakan wewenang dalam penanganan pascagempa Flores.
"Kritik ini adalah bentuk kontrol sosial. Negara wajib berdiri di pihak korban, bukan sekadar mempertahankan citra institusi," tutupnya.
