 |
| Aditya Pratama, Direktur Bidang Pelatihan dan Advokasi LAPMI PB HMI |
Tidak dapat dipungkiri, ada sejumlah ikhtiar yang patut dicatat sebagai capaian awal. Agenda ketahanan pangan, kemandirian energi, perluasan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis menunjukkan arah pembangunan yang ingin menyentuh kebutuhan dasar. Ditambah dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan pengembangan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memperluas kehadiran negara bagi kelompok yang selama ini rentan tertinggal.
Jika program-program tersebut dijalankan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, dan keberpihakan yang jelas, maka dampaknya akan signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inilah sisi yang perlu diapresiasi sebagai bentuk keseriusan negara menjawab persoalan struktural.
Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada seremoni peluncuran program. Evaluasi yang jujur justru menjadi kunci agar apresiasi tidak berubah menjadi pembenaran.
Di sektor pembangunan manusia, pemenuhan gizi dan akses layanan dasar adalah langkah awal yang sangat penting. Tetapi kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh mata rantai yang lebih panjang. Persoalan pemerataan mutu pendidikan antar wilayah, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru, akses pendidikan tinggi yang masih timpang, serta relevansi pendidikan vokasi dengan dunia kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di tengah bonus demografi, Indonesia tidak hanya butuh generasi yang sehat, tetapi juga generasi yang terampil secara digital, kritis, kreatif, dan memiliki daya saing. Tanpa lapangan kerja formal yang layak dan luas, bonus demografi bisa berbalik menjadi tekanan sosial.
Di sektor lingkungan, agenda ketahanan pangan dan energi adalah agenda strategis yang harus didukung, namun tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan kelestarian. Hutan, lahan gambut, daerah aliran sungai, dan ruang hidup masyarakat adat adalah bagian dari sistem ketahanan nasional itu sendiri. Karena itu, setiap kebijakan pangan dan energi harus didasarkan pada kajian lingkungan yang kredibel, transparan, dan dapat diawasi publik.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi alarm penting. Penanganannya tidak cukup dengan pendekatan reaktif berupa pemadaman. Negara membutuhkan pendekatan preventif yang lebih kuat, seperti penataan perizinan yang akuntabel, pemulihan gambut, pengawasan korporasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Kerusakan lingkungan pada akhirnya bukan hanya isu ekologis, melainkan isu kesehatan publik, isu ekonomi, dan isu keadilan antargenerasi.
Hal serupa berlaku dalam penanganan bencana. Catatan BNPB pada Oktober 2026 mengenai kejadian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa kerentanan kita masih tinggi. Apresiasi patut diberikan kepada seluruh petugas di lapangan, relawan, dan masyarakat yang bahu-membahu dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Namun ke depan, orientasi penanganan bencana harus bergeser dari sekadar responsif menjadi preventif dan tangguh.
Sistem peringatan dini yang akurat, pemetaan kawasan rawan yang mutakhir, penegakan tata ruang yang disiplin, rehabilitasi kawasan hulu, perbaikan drainase, serta kesiapan infrastruktur evakuasi harus menjadi investasi jangka panjang. Begitu pula dengan pemulihan pascabencana yang tidak boleh hanya berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus memastikan pulihnya kembali rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian. Masyarakat terdampak harus menjadi pusat dari kebijakan pemulihan.
Sementara di bidang ekonomi, stabilitas makro dan iklim investasi yang kondusif adalah modal penting. Tetapi ukuran keberhasilan ekonomi yang paling jujur adalah apakah rakyat merasakan langsung manfaatnya. Apakah daya beli terjaga, apakah pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan yang layak dan berkelanjutan, apakah UMKM naik kelas dan masuk dalam rantai pasok, dan apakah ketimpangan dapat dipersempit.
Investasi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan. Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan terukur dampaknya. Di wilayah-wilayah terdampak bencana, pemulihan ekonomi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan kemanusiaan.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, LAPMI PB HMI meyakini bahwa sikap terbaik terhadap kekuasaan adalah objektif. Jika ada capaian yang membawa maslahat bagi rakyat, kita apresiasi dan kawal keberlanjutannya. Jika ada kebijakan yang belum efektif, kita koreksi dengan data, argumentasi, dan partisipasi.
Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk meletakkan fondasi, tetapi belum cukup untuk menilai hasil akhir. Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya akan diuji pada pertanyaan yang sangat sederhana: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik, lebih aman, lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih berkeadilan.
Pembangunan yang sejati bukan hanya tentang program yang besar di atas kertas, melainkan tentang perubahan nyata yang dirasakan di rumah-rumah warga.
