Dalam aksi tersebut, MPSU mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengambil tindakan tegas terhadap Rudi Hartono Bangun, S.E. terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindakan yang dinilai merendahkan martabat perempuan.
Massa aksi yang dikoordinatori M. Awaluddin menyampaikan tuntutannya melalui orasi secara bergantian. Selain berorasi, mereka juga membagikan bunga mawar hitam sebagai simbol protes dan keprihatinan terhadap dugaan tindakan yang merendahkan martabat perempuan tersebut.
Bunga mawar hitam itu dimaknai sebagai simbol aura negatif, kecaman, dan keprihatinan atas dugaan pelecehan terhadap perempuan yang dikaitkan dengan Rudi Hartono Bangun. Melalui aksi simbolik tersebut, MPSU ingin menyampaikan pesan bahwa segala bentuk kekerasan dan tindakan yang merendahkan perempuan tidak boleh ditoleransi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Awaluddin, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan perlindungan perempuan sekaligus dorongan kepada Partai NasDem agar tidak mengabaikan dugaan pelanggaran yang melibatkan kadernya.
"Kami datang ke NasDem Tower bukan tanpa alasan. Kami ingin mengingatkan bahwa persoalan dugaan KDRT dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan harus ditanggapi secara serius. Partai politik tidak boleh menutup mata hanya karena persoalan ini melibatkan kadernya sendiri," tegas Awaluddin.
Menurutnya, momentum HUT Partai NasDem seharusnya menjadi kesempatan bagi partai untuk melakukan refleksi dan membuktikan komitmennya terhadap nilai-nilai restorasi dan perubahan.
"Jangan sampai semangat restorasi dan perubahan hanya menjadi jargon politik. Kami ingin melihat keberanian Partai NasDem dalam melakukan pembenahan internal dan menindak tegas kadernya apabila terbukti melakukan pelanggaran," lanjutnya.
MPSU menilai, persoalan dugaan KDRT bukan perkara sepele yang dapat diselesaikan melalui kompromi politik ataupun disembunyikan di balik mekanisme internal partai. Persoalan tersebut menyangkut martabat manusia, keadilan, serta tanggung jawab moral seorang kader yang membawa identitas dan kehormatan partai politik.
Awaluddin juga menegaskan bahwa jabatan politik maupun keanggotaan partai tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
"Jabatan politik bukanlah kekebalan hukum, keanggotaan partai bukan tameng moral. Siapa pun harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, kami mendesak DPP Partai NasDem bersikap terbuka dan tidak memberikan perlindungan politik terhadap kader yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.
Selain itu, MPSU menyoroti jargon restorasi dan perubahan yang selama ini menjadi identitas Partai NasDem. Menurut mereka, semangat tersebut harus dibuktikan melalui keberanian melakukan pembenahan internal, termasuk mengambil tindakan terhadap kader yang terbukti melanggar hukum maupun kode etik partai.
Dalam aksi tersebut, MPSU menyampaikan lima tuntutan kepada DPP Partai NasDem.
Pertama, mendesak DPP Partai NasDem segera mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi terhadap Rudi Hartono Bangun, S.E. terkait dugaan KDRT dan tindakan yang dinilai merendahkan martabat perempuan.
Kedua, mendesak DPP Partai NasDem memecat Rudi Hartono Bangun dari keanggotaan partai apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai mekanisme organisasi.
Ketiga, mendesak DPP Partai NasDem agar tidak memberikan perlindungan politik terhadap kader yang terbukti melakukan tindakan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perempuan.
Keempat, mendesak DPP Partai NasDem melakukan pembenahan internal secara menyeluruh serta memastikan setiap kader tunduk pada aturan hukum dan kode etik partai.
Kelima, mendesak agar proses penanganan dugaan KDRT dilakukan secara transparan dan objektif dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.
Awaluddin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait.
"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai isu yang kemudian dilupakan. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan dan tindakan nyata. Kami juga meminta agar hak-hak korban tetap dilindungi dan seluruh proses berjalan secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Melalui aksi yang bertepatan dengan HUT Partai NasDem tersebut, MPSU berharap DPP Partai NasDem dapat menunjukkan sikap terbuka, berani, dan bertanggung jawab. Bagi MPSU, penghormatan terhadap martabat perempuan dan penegakan hukum harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun solidaritas terhadap sesama kader.
