Perlindungan Anak sebagai Tanggung Jawab Kolektif: Perspektif Kemanusiaan atas Kekerasan terhadap Anak

Aprianti, Mantan Ketua Umum HMI Cabang NatunaApriantiPeriode 2024-2025

SELAKSA.ID Anak merupakan subjek hukum sekaligus pemegang hak yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam kerangka pembangunan manusia, lingkungan yang aman, suportif, dan bebas kekerasan menjadi prasyarat utama bagi tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial.

Keprihatinan terhadap isu tersebut disampaikan oleh mantan Ketua Umum HMI Cabang Natuna Periode 2024-2025, Aprianti, dalam menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Natuna.

Dalam keterangannya, Aprianti menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai peristiwa insidental semata. Tindakan kekerasan memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak, pembentukan pola pikir, serta relasi sosial anak dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan.

Menurutnya, anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami hilangnya rasa aman, menurunnya kepercayaan terhadap orang lain, serta munculnya kecemasan dalam berinteraksi sosial. Dampak tersebut tidak hanya bersifat sesaat, tetapi dapat terbawa hingga masa dewasa apabila tidak ditangani secara tepat dan berkelanjutan.

“Ketika seorang anak mengalami kekerasan, yang terluka bukan hanya fisiknya. Ada perasaan, pikiran, dan masa depan yang ikut dipertaruhkan. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tumbuh dengan membawa luka akibat perbuatan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab,” tegas Aprianti sebagaimana dikutip di media Bataminfo, Minggu (08/11/2026).

Aprianti menekankan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga masyarakat secara umum memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak kekerasan terhadap anak kerap bersifat laten dan tidak selalu tampak secara kasatmata. Luka psikologis yang tidak tertangani dapat memengaruhi kepercayaan diri, konsentrasi belajar, kemampuan membangun hubungan sosial, hingga pembentukan kepribadian anak di masa depan.

Oleh karena itu, Aprianti mendorong agar setiap laporan atau dugaan kasus kekerasan terhadap anak ditangani secara transparan, profesional, dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penanganan kasus, menurutnya, tidak boleh ditutup-tutupi maupun diselesaikan dengan mengabaikan hak korban.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif ketika mengetahui adanya indikasi kekerasan terhadap anak. Keberanian untuk melaporkan, memberikan pendampingan, serta menciptakan lingkungan yang protektif dinilai sebagai langkah awal yang krusial dalam menyelamatkan masa depan anak.

“Jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang justru harus hidup dalam ketakutan. Mereka memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa dibayangi kekerasan,” ujar Aprianti dengan nada tegas.

Aprianti menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kualitas sebuah daerah tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menjamin rasa aman dan martabat bagi anak-anaknya. Anak, dalam pandangannya, bukan objek pelampiasan emosi orang dewasa, bukan pula pihak yang harus menanggung konsekuensi dari perilaku menyimpang orang lain.

Melindungi anak pada hari ini, pada hakikatnya, merupakan investasi strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa di masa mendatang.