Berikut adalah poin-poin gugatan dan analisis kritis:
Pertama, Ironi Anggaran Besar MBG di Tengah Kondisi Ekonomi yang tidak berarah. Mahasiswa menguliti kontras yang terlalu tajam antara realitas konkrit ekonomi masyarakat dengan visi besar program Makan Bergizi Gratis. Menurut mahasiswa, ketika daya beli masyarakat melemah dan kondisi ekonomi dinilai serampangan bahwa pengalokasian anggaran yang dilakukan pemerintah dalam jumlqh besar guna satu mengeksekusi program populis dinilai sangat mengecewakan.
Keputusan kebijakan tersebut dinilai kurang menyentuh persoalan prinsipil ekonomi nasional, mahasiswa menawarkan perspektif ekonomi seperti stimulus pada bidang produktif, dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, Legalitas Hukum Program yang masih ambiguitas. Gugatan ini lewat somasi terkait landasan ketentuan hukum MBG berbasis Peraturan Presiden bukan Undang-Undang. Kritik ini fokus pada pandangan konstitusional yang positif.
MBG sebagai program punya efek implikasi anggaran dengan jangka waktu panjang dan anggaran yang sangat besar, program tersebut dalam bentuk idealnya harus memiliki kekuatan legitimasi hukum yang kuat melalui pembahasan detail di DPR. Menurut mahasiswa, program hanya menggunakan Perpres potensial melemahakan fungsi "checks and balances" dan kekhawatiran adanya kerentanan program tersebu terhadap pergeseran politik jangka panjang.
Ketiga, mendefinisikan peran menkeu, Bukan Sekadar kasir melainkan rem anggaran. Kritik sangat menonjol dari mahasiswa UNDIP adalah usulan agar Menteri Keuangan tampil dengan tubuh publik sebagai "rem" seperti pengendali kebijakan fiskal yang proporsional, bukan hanya jadi bendahara atau tempat penyimpanan cashier.
Mahasiswa juga menuntut purbaya memiliki keberanian politis untuk tidak setuju terhadap program-program yang dipaksakan bila secara perhitungan fiskal menjadikan APBN terkuras dan melebarnya defisit.
Keenpat, Ancaman Gerakan Digital seperti tagar sebagai alarm. Statement mahasiswa yang mengancam akan menggemakan tagar di berbagai media sosial sebuah indikator bahwa gerakan moral kalangan kampus sekarang telah adaptatif dengan era digital.
Publik discourse bagian dari tekanan publik lewat ruang digital sering kali menjadi perangkat efektif ketika ruang-ruang dialog formal dianggap buntu. Bagi pemerintah, tuntutan publik lewat platform media sebuah entitas baru dalam memberikan peringatan bahwa indikator ketidakpuasan tersebut dalam waktu cepat menyebar menjadi sentimen negatif nasional jika aspirasi mahasiswa tidak direspon.
