Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Peneliti Sebut KDMP Malah Jadi 'Komando Koperasi' yang Top-Down dan Pinggirkan Warga

5 Jul 2026, Juli 05, 2026 WIB Last Updated 2026-07-05T11:50:38Z

SELAKSA.ID Peneliti kebijakan publik, Dr. Media Wahyudi Askar, melemparkan kritik tajam terhadap sistem kelola program Kawasan Daulat Mandiri Pangan (KDMP) yang diusung presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, implementasi di lapangan sangat jauh dari esensi koperasi yang sebenarnya.

Hal tersebut disampaikan Media dalam tayangan podcast bersama Denny Sumargo yang disiarkan pada (4/7/2026). Media mengungkapkan bahwa secara etimologi terkait kopersai, kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperative dan bahasa Belanda coöperatie. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kerja sama atau bekerja bersama-sama. 

"Koperasi itu dari bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Inggris itu cooperative, dalam bahasa Belanda itu coöperatie. Artinya kerja sama, bekerja bersama-sama," ungkap Dr. Media Wahyudi Askar, peneliti kebijakan publik di podcast denny Sumargo (4/7/2026)

Ia melakukan studi comparatif konsep era sekarang dengan fondasi yang didirikan oleh Bapak Koperasi Indonesia yaitu Mohammad Hatta. Menurutnya, Bung Hatta mendirikan fondasi koperasi sebagai etintas gerakan rakyat yang murni lahir dari dorongan aspirasi masyarakat bawah.

"Mohammad Hatta itu karena gerakan rakyat, bagaimana Mohammad Hatta mendorong koperasi di Banda, kemudian dari bawah ke bawah," jelasnya.

Selanjutnya dia membeberkan KDMP saat ini justru mengedepankan kerja sama antara PT Agrinas (pemberi tugas/mitra) dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang dinilai memarjinalakan peran masyarakat lokal. Efeknya, terjadi pergolakan di tingkat desa akibat kurangnya partisipasi warga.

Pakar kebijakan publik tersebut mengkritik aspek pembiayaan program. Ia menyayangkan adanya pemanfaatan alokasi dana desa oleh institusi luar, yang menurutnya sangat menyudutkan posisi pemerintahan desa setempat.

"Yang sekarang terjadi adalah kerja sama antara Agrinas dengan Babinsa, bahkan di KDMP Blitar itu sampai mau mengundurkan diri dari KDMP, pengurus desanya, karena tidak dilibatkan sama sekali. Dan satu lagi yang menyakitkan Bang, ini menggunakan daa desa dan dipakai oleh institusi lai," pungkasnya.

Ia mengingatkan adanya efek anggaran yaitu risiko finansial besar yang harus ditanggung oleh desa jika program KDMP ini mengalami masalah hukum di kemudian hari.

"Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekarang kalau kalau KDMP-nya bermasalah Bang, itu 6 miliar lah, kemungkinan uang itu ya akan diambil dari dana desa," jelasnya.


Iklan

iklan