Henry melontarkan kritik tajam terhadap penegak hukum yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut sebagai tindakan irasional. Dia menjelaskan negara Indonesia sangat sulit keluar sebagai negara bersih jika penegak hukum justru menjadi aktor korup.
"Bagaimana negara ini mau bersih dari korupsi kalau manusia manusia yang punya kewenangan menentukan pintu masuk siapa yg akan disidik atau diproses hukum, justru orang orang itu adalah pelaku korupsi itu sendiri," ungkap Henry subiakti guru besar UNAIR pada tanggal (9/7/2026).
Mantan staf ahli Kominfo tersebut menilai penegak hukum secara garis besar destruktif, dan selalu terlihat bekerja demi kepentingan rakyat, padahal justru sebaliknya bahwa aparat sedang mencari panggung teater pemberantasan korupsi sebagai panggung persaingan elit politik.
"Aparat hukum mayoritas sudah rusak. Mereka bekerja seolah olah atas nama rakyat. Padahal yang terjadi sekarang adalah bagian dari rebutan “panggung” pemberantasan korupsi, atau ada tekanan dan persaingan antar elit politik di baliknya," ujarnya.
Ia menyatakan fenomena tersebut berhubungan dengan proyek besar khususnya energi bahwa persaingan elit politik yang memperebutkan kewenangan menguasai bidang ekstraktif negara. Dalam hal ini, ia menyayangkan terhadap peristiwa tersebut harusnya untuk rakyat justru digunakan kepentingan politik kekuasaan.
"Kejadian ini tidak bisa dipisahkan dengan besarnya nilai proyek strategis energi atau tambang. Ada rivalitas konflik politik berebut kewenangan terkait urusan tambang yang ujung ujungnya adalah rebutan penguasaan terhadap harta negara yg ada di dalamnya, yang harusnya bukan untuk mereka, tapi untuk rakyat kesejahteraan rakyat Indonesia," jelasnya.
