 |
| Dr. Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia |
SELAKSA.ID Ada satu kalimat dalam unggahan dalam Instagram @kabakom.ri yang layak digarisbawahi dengan Highligh.
"Bukan hanya suara pemerintah yang harus sampai ke rakyat, tetapi suara rakyat juga harus sampai ke pemerintah."
Kalimat tersebut tidak sederhana yang dibayangkan, melainkan punya makna filosofis dalam bernegara, bahwa sesungguhnya ia sedang mengoreksi dan mendemonstrasikan cara lama negara berkomunikasi. Selama puluhan tahun, komunikasi pemerintah di Indonesia lebih sering berjalan satu arah. Pemerintah bicara, rakyat mendengarkan. Pemerintah mengumumkan, rakyat menerima. Pemerintah mengklarifikasi, rakyat diminta percaya. Padahal demokrasi tidak bekerja dengan cara itu.
"Bukan hanya suara pemerintah yang harus sampai ke rakyat, tetapi suara rakyat juga harus sampai ke pemerintah."
Kalimat tersebut tidak sederhana yang dibayangkan, melainkan punya makna filosofis dalam bernegara, bahwa sesungguhnya ia sedang mengoreksi dan mendemonstrasikan cara lama negara berkomunikasi. Selama puluhan tahun, komunikasi pemerintah di Indonesia lebih sering berjalan satu arah. Pemerintah bicara, rakyat mendengarkan. Pemerintah mengumumkan, rakyat menerima. Pemerintah mengklarifikasi, rakyat diminta percaya. Padahal demokrasi tidak bekerja dengan cara itu.
Semangat inilah yang dibawa Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Dr. Syahganda Nainggolan, saat bertemu jajaran EMTEK Group di Jakarta, Selasa (20/10). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi dengan pemilik media besar. Ini adalah penegasan bahwa Bakom ingin membangun komunikasi dua arah yang lebih komprehensif.
Mengapa Komunikasi Dua Arah Itu Penting?
Alasannya kebijakan tanpa umpan balik adalah kebijakan yang buta. Pemerintah bisa membuat program terbaik di atas kertas, tapi jika tidak mendengar keluhan di lapangan, program itu akan gagal di titik eksekusi. Kritik rakyat bukan musuh pemerintah. Kritik adalah data paling jujur dan paling murah untuk perbaikan.
Selai itu, karena media bukan corong, melainkan jembatan. EMTEK Group dengan jaringan SCTV, Indosiar, Vidio, dan platform digitalnya memiliki jangkauan yang sangat luas. Jika kolaborasi ini hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan, maka itu tidak ada bedanya dengan iklan layanan masyarakat. Nilai sejatinya justru ada pada fungsi sebaliknya, bagaimana media bisa menjadi saluran bagi keluhan petani, pedagang kecil, buruh, mahasiswa, hingga masyarakat adat untuk sampai ke meja pemerintah.
Selain itu juga, kepercayaan tidak dibangun dari pencitraan, tapi dari keberanian mendengar. Di era media sosial, rakyat tidak lagi bisa dibungkam dengan satu siaran pers. Mereka akan bersuara, dengan atau tanpa izin pemerintah. Pilihan pemerintah hanya dua: mendengarkan suara itu melalui saluran resmi dan memperbaikinya, atau membiarkannya liar menjadi ketidakpercayaan.
Tantangan Sesungguhnya
Tentu, semangat ini harus diuji dalam praktik. Apakah Bakom benar-benar siap mendengar kritik yang pahit, bukan hanya aspirasi yang manis? Apakah EMTEK dan media lainnya diberi ruang untuk menyampaikan keluhan rakyat secara apa adanya, tanpa harus dibungkus dengan narasi yang terlalu dijaga?
Mengapa Komunikasi Dua Arah Itu Penting?
Alasannya kebijakan tanpa umpan balik adalah kebijakan yang buta. Pemerintah bisa membuat program terbaik di atas kertas, tapi jika tidak mendengar keluhan di lapangan, program itu akan gagal di titik eksekusi. Kritik rakyat bukan musuh pemerintah. Kritik adalah data paling jujur dan paling murah untuk perbaikan.
Selai itu, karena media bukan corong, melainkan jembatan. EMTEK Group dengan jaringan SCTV, Indosiar, Vidio, dan platform digitalnya memiliki jangkauan yang sangat luas. Jika kolaborasi ini hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan, maka itu tidak ada bedanya dengan iklan layanan masyarakat. Nilai sejatinya justru ada pada fungsi sebaliknya, bagaimana media bisa menjadi saluran bagi keluhan petani, pedagang kecil, buruh, mahasiswa, hingga masyarakat adat untuk sampai ke meja pemerintah.
Selain itu juga, kepercayaan tidak dibangun dari pencitraan, tapi dari keberanian mendengar. Di era media sosial, rakyat tidak lagi bisa dibungkam dengan satu siaran pers. Mereka akan bersuara, dengan atau tanpa izin pemerintah. Pilihan pemerintah hanya dua: mendengarkan suara itu melalui saluran resmi dan memperbaikinya, atau membiarkannya liar menjadi ketidakpercayaan.
Tantangan Sesungguhnya
Tentu, semangat ini harus diuji dalam praktik. Apakah Bakom benar-benar siap mendengar kritik yang pahit, bukan hanya aspirasi yang manis? Apakah EMTEK dan media lainnya diberi ruang untuk menyampaikan keluhan rakyat secara apa adanya, tanpa harus dibungkus dengan narasi yang terlalu dijaga?
Sebab komunikasi dua arah yang sesungguhnya membutuhkan satu syarat yang mahal: kerendahan hati pemerintah untuk dikoreksi.
Jika Bakom konsisten dengan semangat ini, maka pertemuan dengan EMTEK bukan sekadar agenda komunikasi. Ia adalah fondasi bagi model pemerintahan yang lebih terbuka.
Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang suaranya paling lantang di televisi. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang telinganya paling peka terhadap suara rakyatnya.
