Program sudah diluncurkan di istana, kebijakan sudah diketuk di kementerian, tapi masyarakat di daerah tidak pernah tahu apa manfaatnya. Di saat yang sama, aspirasi dari daerah juga tidak pernah sampai ke pusat karena tidak ada jembatan komunikasi yang kuat dalam mendistribusikan alur informasi tersebut.
Karena itu, langkah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menjalin kolaborasi dengan TVRI pada Kamis (22/10) di Jakarta patut diapresiasi. Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, ini adalah upaya mengoreksi cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya guna pesan yang disampaikan mudah dipahami.
Mengapa TVRI yang dipilih? Jawabannya sederhana, karena TVRI adalah satu-satunya media yang jaringannya menjangkau seluruh daerah, bahkan hingga wilayah yang tidak terjamah media swasta dan sinyal internet yang tidak stabil.
Di era digital, kita sering terlena bahwa semua orang sudah terkoneksi. Padahal faktanya, masih banyak warga di Papua, di pedalaman Kalimantan, di kepulauan Maluku, yang justru lebih mengandalkan televisi publik daripada media sosial. Jika negara hanya mengandalkan Instagram, TikTok, dan portal berita online, maka negara sedang membangun tembok informasi yang memisahkan Jawa dan luar Jawa, kota dan desa.
Tiga Pekerjaan Rumah dari Kolaborasi Ini:
Pertama, kecepatan dan akurasi. Informasi pemerintah harus cepat, tapi juga akurat dan mudah dipahami. Selama ini, yang cepat justru hoaks dan disinformasi. Program pemerintah sering kalah cepat dari fitnah. Kolaborasi Bakom dan TVRI harus memastikan bahwa ketika ada kebijakan baru, TVRI daerah langsung menjadi sumber pertama yang dipercaya rakyat, bukan potongan video yang tidak jelas sumbernya.
Kedua, komunikasi dua arah. Dalam unggahan Kobakom RI disebutkan bahwa tujuannya bukan hanya agar masyarakat memahami manfaat kebijakan, tapi juga agar kebutuhan dan aspirasi daerah semakin mendapat perhatian. Ini poin yang paling penting. TVRI tidak boleh hanya menjadi corong satu arah dari Jakarta ke daerah. TVRI harus menjadi telinga pemerintah untuk mendengar suara daerah. Liputan dari stasiun daerah harus naik ke nasional, bukan hanya sebaliknya.
Ketiga, menjaga independensi dan kepercayaan publik. Tantangan terbesar TVRI sebagai TV publik adalah menjaga kepercayaan. Masyarakat akan percaya jika informasi yang disampaikan jujur, berimbang, dan tidak terkesan sekadar propaganda. Bakom harus memahami batas ini. Penguatan peran TVRI bukan berarti menjadikan TVRI sebagai alat pencitraan, tapi sebagai institusi publik yang mendidik dan mencerahkan.
Jika kolaborasi ini berhasil, maka kita tidak hanya sedang membicarakan soal penyiaran. Kita sedang membicarakan soal keadilan informasi. Soal bagaimana seorang petani di pelosok dapat memahami program yang menyangkut hidupnya, sama cepatnya dengan seorang warga di Jakarta.
Dan itulah makna sesungguhnya dari komunikasi pemerintah, yaitu menjangkau seluruh daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
