SELAKSA.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, melontarkan kritik terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, implementasi program tersebut lebih mencerminkan pola komando operasi daripada konsep koperasi yang berbasis partisipasi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Muhammad Isnur dalam acara peluncuran dan diskusi buku yang disiarkan melalui kanal YouTube Kompas pada Jumat (31/7/2026).
"Jadi bayangkanlah seluruh ekosistem KDMP. Bagi saya, ini bukan koperasi. Ini adalah komando operasi," ujar Isnur.
Ia menilai keterlibatan aparat dalam berbagai aspek pelaksanaan KDMP telah mengubah karakter koperasi yang seharusnya dikelola secara mandiri dan demokratis oleh anggotanya.
Dalam kesempatan yang sama, Isnur juga menyoroti perkembangan demokrasi pascareformasi. Menurutnya, sejumlah mandat reformasi telah mengalami kemunduran sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Pemerintahan Jokowi itu merusak demokrasi, menghapus dan mengubur mandat-mandat reformasi. Tapi ada satu yang tersisa, yaitu garis batas militer yang mulai redup. Namun di zaman Prabowo, kalau menurut istilah kami, sisa itu ditebas habis," katanya.
Lebih lanjut, Isnur menyebut batas antara ranah sipil dan militer yang selama ini masih dipertahankan pascareformasi kini dinilainya semakin memudar.
"Satu-satunya harapan reformasi yang belum tumbang dan masih tersisa pada zaman Jokowi adalah di mana TNI menjaga diri untuk tidak masuk ke wilayah sipil. Di zaman Prabowo, itu dilumat habis. Jadi Prabowo adalah pemerintahan yang menebas sisa-sisa mandat reformasi yang terakhir," ujarnya.
