Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI), Fadel Rumakat, meminta Presiden menjadikan Bendungan Way Apu sebagai salah satu agenda evaluasi selama berada di Maluku. Menurutnya, proyek yang telah berjalan sekitar tujuh tahun dengan nilai anggaran mencapai kisaran triliunan rupiah tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh, baik dari aspek progres pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, maupun tata kelola pelaksanaannya.
"Presiden tentu memiliki perhatian besar terhadap investasi dan pembangunan di Maluku, termasuk Blok Masela. Namun perhatian itu juga harus diimbangi dengan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang telah menyerap anggaran negara sangat besar tetapi hingga kini belum memberikan kepastian penyelesaian," kata Fadel.
Menurut dia, negara tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan proyek baru tanpa memastikan proyek yang telah dibiayai melalui APBN berjalan sesuai target. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat, kata Fadel, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Desakan tersebut menguat setelah muncul temuan hasil pemeriksaan yang mencatat nilai permasalahan sebesar Rp19,237 miliar pada Paket I dan Paket II pembangunan Bendungan Way Apu. Temuan itu mencakup persoalan pembayaran Material on Site (MoS), ketidaksesuaian harga satuan pekerjaan, hingga kekurangan volume pekerjaan.
Fadel menegaskan bahwa temuan pemeriksaan tersebut memang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, menurutnya, besarnya nilai permasalahan menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.
"Evaluasi Presiden tidak hanya menyangkut progres fisik pembangunan, tetapi juga bagaimana tata kelola anggaran dilaksanakan. Jika ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum. Jika tidak ada pelanggaran pidana, pemerintah juga perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi," ujarnya.
RUMMI menilai Bendungan Way Apu merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan air, mendukung irigasi pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Buru. Karena itu, keterlambatan penyelesaian proyek dinilai berpotensi menunda manfaat yang seharusnya telah dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Blok Masela sebagai salah satu proyek energi nasional. Menurut Fadel, perhatian terhadap investasi baru tidak boleh mengesampingkan evaluasi terhadap proyek-proyek yang telah lama menyerap anggaran negara.
"Jangan sampai pemerintah bersemangat memulai proyek baru, sementara proyek lama yang menelan anggaran triliunan rupiah belum selesai dan belum memberikan manfaat optimal. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dimulai, tetapi juga dari kemampuan negara menuntaskan proyek yang telah direncanakan," katanya.
RUMMI juga meminta Presiden menginstruksikan kementerian teknis untuk melakukan audit menyeluruh terhadap progres pembangunan Bendungan Way Apu, termasuk mengevaluasi pelaksanaan kontrak, realisasi anggaran, capaian fisik, serta hambatan yang menyebabkan proyek tersebut belum rampung.
Menurut Fadel, evaluasi tersebut penting untuk memastikan proyek strategis nasional benar-benar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
"Masyarakat Maluku berhak mengetahui mengapa proyek yang telah berjalan bertahun-tahun dengan anggaran sangat besar belum juga selesai. Transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada publik," ujarnya.
RUMMI berharap kunjungan Presiden ke Maluku tidak hanya menghasilkan komitmen baru mengenai investasi dan pembangunan, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola proyek strategis nasional yang masih menyisakan berbagai persoalan. "Presiden perlu memastikan setiap proyek strategis benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi daftar panjang pembangunan yang terus tertunda," kata Fadel.
